Tag Archives: dpr

Jakarta – Para pemimpin fraksi dan Pimpinan DPR akan menggelar Rapat Badan Musyawarah. Salah satu agendanya membahas surat Presiden Joko Widodo mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (17/7/2017) menjelaskan, setelah Perppu dibacakan dalam Rapat Paripurna, sudah resmi masuk ke DPR dan …

Jakarta – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Meutya Hafid, sangat mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memblokir Telegram. Telegram dinilainya tak kooperatif dengan mengabaikan aduan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, soal adanya penyebaran paham teroris di Telegram. Dikatakan, penyebaran paham radikal dan terorisme saat ini memang sedang gencar-gencarnya terjadi di Indonesa. Oleh karena itu, pihak …

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, tidak ada salahnya jika Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut membantu militer Filipina dalam menggempur kelompok Maute yang pro ISIS di Marawi, Mindanao, Filipina. Apalagi jika ada permintaan pemerintah Filipina kepada pemerintah Indonesia. “Sebagai negara sahabat, Indonesia harus memberi bantuan. Apalagi ada beberapa warga negara Indonesia yang terlibat di dalam …

Jakarta – Keinginan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo agar definisi teroris sebagai kejahatan terhadap negara dalam pembahasan revisi UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah diakomodasi. Hal itu diungkapkan Muhammad Syafi’i, Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR RI yang membahas revisi UU Nomor 3 Tahun 2003 tersebut. Dikatakan, ada 172 rancangan definisi terorisme yang masuk usulan pembahasan. …

Jakarta – Pro-kontra tentang keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam revisi UU No 15 Tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih berlanjut. Tetapi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Setya Novanto menyatakan setuju dengan keterlibatan TNI dalam penanganan teroris di Indonesia. Dikatakan, perlu adanya sinkronisasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan TNI dalam memberantas terorisme. Sinkronisasi itu dimaksudkan agar …

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha menegaskan, terorisme dan radikalisme harus dilawan dengan sebuah ideologi akan lebih efektif dan yang telah disepakati bersama di Indonesia. Ideologi yang telah disepakati menjelma dalam empat pilar utama, yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu diungkapkanya dalam forum legislasi bertajuk ‘Wawasan Nusantara Menuju Kebangkitan Nasional, Menjaga Nalar …

Jakarta – Karena menilai legislasi Inggris di bidang terorisme maju, itulah yang menjadi alasan delegasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk Amandemen Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Terorisme berkunjung ke London, Inggris. Alasan itu dikemukakan ketua delegasi Pansus DPR RI untuk Amandemen RUU Tindak Pidana Terorisme, Supiadin Aries Saputra. Menurutnya, terorisme merupakan kejahatan internasional dan tidak ada satu negara pun …

Jakarta, Revisi pasal demi pasal Rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) terus digodok Panitia Kerja (Panja) RUU di parlemen. Salah satu poin dalam Daftar Invetaris Masalah (DIM) yang menjadi perdebatan Panja RUU Terorisme dengan pemerintah adalah pasal 28. Bunyi pasal tersebut yakni, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan …

Jakarta – DPR RI dan Parlemen Bahrain menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk saling meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Salah satunya dalam memerangi masalah tindak pidana terorisme dan menolak intervensi asing. “Kita sepakat untuk menolak terorisme dan intervensi asing dalam urusan dalam negeri,” ujar Ketua Parlemen Bahrain Ahmed bin Ibrahim Rashed Almulla usai bertemu Ketua DPR Setya Novanto di …

Jakarta – Persoalan paham radikalis perlu mendapat perhatian bersama, khususnya dari kementerian Agama di tengah kondisi masyarakat tanah air yang majemuk. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga nilai toleransi pada masyarakat yang plural dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Soal radikalisasi itu kita sesuaikan dengan peran Kementerian Agama, untuk mengatur bagaimana fatwa bisa berjalan dengan baik,” ujar Wakil Ketua DPR Taufik …