Tag Archives: dpr

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta aparat Kepolisian khususnya Polda Lampung untuk melakukan antisipasi pergeseran pergerakan jaringan terorisme dari wilayah Pulau Jawa ke Sumatera. Azis menjelaskan maraknya penangkapan terorisme dan terungkapnya 4000 kotak amal yang tersebar di wilayah Lampung untuk pendanaan dan pelatihan Jaringan Terorisme di berbagai minimarket dan menjadi salah satu bukti nyata ancaman terorisme di …

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin meminta kepada aparat keamanan untuk dapat mengantisipasi dan melakukan deteksi dini terhadap aksi terorisme. Terutama menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang. Ia mengapresiasi aparat penegak hukum khususnya Densus 88 yang menangkap terduga teroris berinisial SG Jumat (4/12/2020) di Bandar Lampung. “Aparat keamanan harus segera memutus sel-sel baru terorisme, …

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin meminta Polri menindak tegas Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda, yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada Selasa 1 Desember 2020, lalu. Menurut Azis, apa yang dilakukan Benny Wenda itu merupakan tindakan hasutan dan juga makar yang bisa …

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pembangunan bangsa dan negara Indonesia dilandasi atas empat konsesus kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang disepakati para pendiri bangsa. Jadi tidak ada tempat sedikit pun bagi rasisme tumbuh di Indonesia. Pernyataan dia itu menyikapi sejumlah pernyataan di media sosial yang menyamakan isu rasisme di Amerika Serikat, …

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai butuh kesadaran bersama masyarakat untuk bersiap menyambut tatanan kehidupan baru atau New Normal. Ia menegaskan bahwa era new normal bukan usaha kerja pemerintah semata. Pasalnya, kebijakan itu membutuhkan kerja sama dari kalangan swasta dan seluruh elemen masyarakat. “Potensi penguatan ekonomi tersebut harus juga disertai dengan kesadaran bersama …

Jakarta – DPR belum menindaklanjuti permintaan pemerintah untuk memberikan pandangan terkait rancangan Peraturan Presiden (Perpres) pelibatan TNI menangani terorisme. Alasannya, DPR masih memasuki masa reses. “Surat dari pemerintah terkait permohonan konsultasi dalam rangka draf perpres pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme tersebut belum dibicarakan,” kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Rabu (3/6/2020). Arsul memperkirakan rancangan perpres tersebut baru dibahas …

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam Aziz Syamsuddin mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan kebijakan normal baru dan mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat dalam kebijakan tersebut. “Saat ini rutinitas kita berubah saat hidup dibayang-bayangi perubahan yang dibawa COVID-19. Lalu menjadi tantangan untuk mengembalikan kemerdekaan individu untuk tetap berkarya tapi menyesuaikan dengan realitas yang ada yaitu dengan mematuhi …

Jakarta – Sebagai mitra kerja Komisi III DPR RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan rapat kerja (Raker) bersama Komisi III membahas rencana kerja dan anggaran kementerian /lembaga (K/L) di tahun 2019 mendatang. Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, bersama jajaran pejabat eselon I dan II BNPT tampak hadir dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Erma …

Jakarta – Anggota Pansus RUU Antiterorisme DPR RI, Arsul Sani, mengapresiasi masukan Komisi Bahtsul Masail Qonuniyyah (komisi perundang-undangan) Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU). Ada beberapa usulan Bahtsul Masail Qonuniyyah terkait dengan Revisi UU Antiteroris, salah satunya adalah mendukung penindakan terhadap orang yang akan melakukan tindakan terorisme. Komisi Bahtsul Masail Qonuniyyah NU mengusulkan bahwa orang yang belum melakukan tindakan terorisme …

Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai masih kurang maksimal dalam hal intensitas dan kefokusan pembahasan. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), sangat menyayangkan pembahasan secara tertutup atas ketentuan penangkapan dan penahanan. “Dengan mekanisme pembahasan RUU ini dilakukan secara tertutup, hanya terdapat dua kali rapat pembahasan selama …