DPR Belum Tindaklanjuti Rancangan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme

Jakarta – DPR belum menindaklanjuti permintaan pemerintah untuk memberikan pandangan terkait rancangan Peraturan Presiden (Perpres) pelibatan TNI menangani terorisme. Alasannya, DPR masih memasuki masa reses.

“Surat dari pemerintah terkait permohonan konsultasi dalam rangka draf perpres pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme tersebut belum dibicarakan,” kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Rabu (3/6/2020).

Arsul memperkirakan rancangan perpres tersebut baru dibahas pada masa sidang yang akan datang. Saat ini posisi surat itu masih di meja pimpinan DPR.

Arsul yang juga Wakil Ketua MPR itu mengaku setuju jika TNI ikut menanggulangi terorisme. Sebab, Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur soal operasi militer selain perang.

Namun dalam penanggulangan terorisme ini, skema peran dan tugas TNI harus mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kehadiran TNI hanya bersifat perbantuan.

“Tugas dan peran TNI yang paling pas ialah melapis Polri melalui operasi perbantuan dalam peristiwa terorisme tertentu, terutama dimana kekuatan Polri sendiri dipandang tidak cukup atau diperlukan akselarasi tertentu,” ujar dia.