Sentul — Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Prof. Irfan Idris, MA mengatakan bahwa tantangan penanganan terorisme melalui program deradikalisasi sangat kompleks. Hal ini dikarenakan kejahatan terorisme yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa masih belum ditangani secara luar biasa juga. “Penanganan kejahatan terorisme masih sering mengalami banyak kendala, terutama ketika sudah masuk lapas. Mulai dari jumlah napi yang melebihi …

Sentul — Deputi 1 bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, mengatakan bahwa proses deradikalisasi terhadap napi terorisme akan lebih mudah dengan adanya lapas khusus napi terorisme di Sentul. Hal ini disampaikan dalam kegiatan workshop ‘Penguatan Kapasitas Pelayanan dan Pembinaan Narapidana Terorisme Pusat Deradikalisasi Lapas Khusus Kelas IIB Sentul’ di Sentul, Bogor …

Bogor – Kepala Biro Umum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen TNI Dadang Hendrayudha mengatakan bahwa saat ini jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) di BNPT mencapai 111 orang, sedangkan jumlah yang diperlukan saat ini hanya 79 orang. Oleh karena itu, harus ada penyaringan yang akurat dalam menyeleksi PTT yang berkualitas untuk BNPT. Hal ini disampaikan dalam pelaksanaan tes bagi PTT …

Mataram – Para pelaku tindak pidana terorisme adalah warga negara Indonesia jangan dikucilkan tapi harus dibina bersama. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. Drs. Hamidin dalam kunjungannya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram, Rabu (14/12/16). “Ketika para mantan napi ini kembali ke masyarakat disinilah tantangan justru dimulai. Pengucilan dan penolakan yang dilakukan masyarakat bisa …

Jakarta — Keterlibatan perempuan dan anak dalam kelompok Foreign Terrorism Fighter (FTF) semakin meningkat. Hal ini disampaikan oleh Christophe Paulussen, peneliti dari International Center for Counter Terrorism (ICCT) pada Focus Group Discussion (FGD) tentang FTF dan Hate Speech dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Jakarta, Rabu (30/11/2016). “Perempuan yang menjadi FTF ke Suriah dan Irak semakin banyak, hal ini terjadi …

Bogor — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengundang stakeholders BNPT hadir ke Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Survei Eksternal Mengukur Capaian Kepuasan Stakeholders. FGD ini diadakan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Survei yang merupakan rangkaian evaluasi dari KemenPAN-RB ini baru pertama kalinya diselenggarakan di BNPT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan (Karoren) BNPT, Bangbang …

Bogor – Aksi pencegahan terorisme harus berjalan beriringan dengan hak asasi manusia. Hal inilah yang terus diperhatikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menjalankan aksi penanggulangan terorisme di Indonesia. “Sampai saat ini, aksi yang kita jalankan tidak pernah melanggar hak asasi manusia. Isu-isu berkaitan hal ini memang menjadi perhatian masyarakat dan sebisa mungkin kita memperhatikan poin poin hak asasi …

Bogor – Dalam rangka kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan 17 kementrian/lembaga, BNPT mengadakan rapat koordinasi (rakor) pertama. Rapat diadakan di kantor BNPT, Bogor pada Kamis (27/10/2016) dan dipimpin oleh Deputi 1 bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir. Rakor ini dihadiri oleh pejabat BNPT lainnya. Dalam rakor ini, Deputi 1 BNPT membahas terkait rencana …

Jakarta — Rencana dan strategi penanggulangan terorisme di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah mengikuti prosesur hukum yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Deputi 1 bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang “Perumusan Strategi Pencegahan Terorisme Pencegahan Paham Radikalisme dan Upaya Deradikalisasi”. FGD diadakan di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat …

Jakarta — Konsep Hak Asasi Manusia menempatkan siapapun sebagai manusia yang harus dilindungi hak asasinya sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. Prinsip ini juga berlaku pada terduga dan pelaku terorisme. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Imdadun Rahmat, pada Focus Group Discussion (FGD) tentang “Perumusan Strategi Pencegahan Terorisme Pencegahan Paham Radikal dan Upaya Deradikalisasi”. …