Jakarta – Public civility atau kesantunan publik harus dikedepankan saat berdemokrasi seperti mengeluarkan kritik atau saran, agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Artinya, bila kritik atau saran itu dilontarkan atas dasar kebencian bisa menimbulkan permusuhan atau kebencian baru. Pengamat Kebijakan Publik Dr. Trubus Rahardiansyah, SH, MH, MS, menyampaikan bahwa kalau melakukan kritik itu janganlah menyinggung pribadi seseorang. Karena menurutnya kalau …

Jakarta – Kritik adalah vitamin dalam demokrasi sebagai masukan, nasehat dan aspirasi yang konstruktif. Namun, kritik harusnya dibangun tidak berdasarkan kebencian, menghasut dan memecah belah, apalagi mencaci maki secara personal bukan aspek subtansial. Indonesia dengan demokrasi Pancasila sudah memiliki landasan apik untuk membangun kemerdekaan dan kebebasan berpendapat. “Indonesia sudah punya teknologi yang diwariskan oleh para pendiri bangsa, teknologi yang sangat …

Jakarta – Toleransi sebetulnya adalah betuk cerminan dari sila ketiga Pancasila yaitu Persatun Indonesia. Dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri tentang keputusan pakaian seragam dan atribut di sekolah adalah wujud dari semangat toleransi itu. Maka masyarakat hendaknya paham bahwa manifestasi dari toleransi ialah penghormatan terhadap seluruh manusia tanpa terkecuali, tanpa adanya unsur pemaksaan seperti yang temuat dalam SKB. Pengamat …

Jakarta – Seorang anak harus dididik sejak dini untuk mengenal dan bersikap ramah dengan perbedaan. Oleh karena itu sekolah harus menjadi lembaga yang bisa melembagakan nilai toleransi terhadap perbedaan. Tentu, tidak sekedar desain kebijakan dan kurikulum, sekolah harus menyediakan ruang kondusif bagi tumbuhnya pola pikir dan pandangan anak didik yang ramah terhadap perbedaan. Komisoner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan …

Jakarta – Terorisme sebetulnya tidak hanya sebagai aksi kekerasan saja, tetapi juga sebagai paham yang bisa mempengaruhi siapapun untuk melakukan tindakan kekerasan. Karena itulah, deteksi dini terhadap radikalisme kekerasan harus dibangun secara semesta dengan melibatkan masyarakat. Karena ketidakpedulian masyarakat bisa menjadi kesempatan untuk melakukan infiltrasi radikalisme kekerasan di tengah masyarakat. Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius …

Jakarta – Mendeteksi paham dan gerakan radikalsme-intoleransi yang menginfiltrasi di setiap sektor kehidupan masyarakat tentunya cukup rumit. Karena itulah, deteksi dini terhadap radikalisme harus dibangun secara semesta dengan melibatkan masyarakat. Untuk itu perlu peran masyarakat dan ketahanan sosial dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi radikalisme dan intoleransi. Guru Besar Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP …

Jakarta – Ketika draft Peraturan Prnesiden tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang mengarah ke terorisme (Perpres RAN PE) ini keluar sempat menjadi perbincangan di masyarakat hingga menimbulkan pro dan kontra. Padahal sebetulnya hal ini memang penting untuk mencegah aksi teror tersebut daripada mengobati. Karena memang lebih mudah mencegah aksi teror daripada merehabilitasi pelaku teror ini. Guru Besar …

Jakarta – Terorisme selain sebagai aksi kekerasan, harus juga dipahami bahwa hal tersebut juga dapat mempengaruhi siapapun untuk melakukan tindakan kekerasan. Upaya untuk mendeteksi rencana aksi hingga paham dan gerakan yang dapat mengfiltrasi di masyarakat juga harus dilakukan. Maka diperlukan deteksi dini terhadap radikalisme dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Dr. H. Amirsyah Tambunan, …

Jakarta – Peraturan Presiden (Perpres) nomor 7 Nomor 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) menuai polemik di masyarakat. Padahal Perpres tersebut dimaksudkan untuk memperkuat resilience masyarakat terhadap paham ekstrimisme. Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi S.H.I, M.Si, mengatakan bahwa sebetulnya yang menjadi kontroversi di masyarakat adalah karena adanya kata-kata pemolisian …

Jakarta – Presiden RI, Joko Widodo telah menerbitkan peraturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme. Hal itu tertuang di Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE). Kebijakan yang berisi lebih dari 125 rencana aksi dan yang akan dijalankan lebih dari 20 kementerian/lembaga ini ditandatangani Presiden pada …