Tim Media Rilis

RAN-PE ’Mengikat’ dan harus dilaksanakan untuk membangun Deteksi Dini di Masyarakat

Jakarta – Pemerintah telah resmi meluncurkan Pelaksanaan Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme atau disingkat Perpres RAN PE sebagai regulasi dan pedoman dalam membangun strategi komprehensif. Dalam desain ini, pelaksanaan Perpres RAN PE ini telah membentuk suatu formulasi pencegahan ekstremisme dengan sistematis terpadu dari tingkat pusat hingga daerah, baik dari pemerintah hingga seluruh …

Read More »

Cegah Paham Radikal Intoleran, BNPT Perkuat Sinergi Dengan Pemerintah, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Merauke

Merauke – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat Merauke untuk memperkuat pencegahan berkembangnya paham radikal intoleran yang mengarah pada terorisme. Sinergi ini penting agar upaya pencegahan itu lebih efektif dan maksimal. “Hari ini yang terpenting adalah bagaimana kita bersama sama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan yang ada kita memaksimalkan, mengefektifkan upaya-upaya …

Read More »

RAN PE Komitmen Negara untuk Cegah Ekstremisme Kekerasan di Masyarakat

Jakarta – Badan Nasional Penanggulngan Terorisme (BNPT) pekan lalu secara resmi telah meluncurkan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 tahun 20201 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Perpres RAN-PE) yang mengarah kepada aksi terorisme. Peluncuran pelaksanan Perpres dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin. Dengan peluncuran Pelaksanaan Perpres RAN-PE tersebut diharapkan pelaksanaan penaggulangan terhadap …

Read More »

Kritik Adalah Hak, Tapi Provokasi Tidak

Jakarta – Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, sistem yang dalam setiap perumusan serta pengambilan kebijakannya mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini memiliki makna bahwasanya setiap elemen masyarakat memiliki hak dan derajat yang sama untuk sama-sama menentukan arah negara ini kedepannya. Aktivis media sosial Enda Nasution mengatakan bahwa dalam iklim demokratis, aspirasi dan kritik merupakan hal yang sangat …

Read More »

Kedepankan Etika dan Kesantunan Saat Melakukan Kritik Untuk Demokrasi Yang Baik

Kedepankan Etika dan Kesantunan Saat Melakukan Kritik Untuk Demokrasi Yang Baik

Jakarta – Indonesia adalah negara demokrasi. Karena itu urusan kritik mengkritik adalah hal yang biasa. Apalagi kebebasan berpendapat dilindungi Undang-undang. Namun kritik itu seyogyanya disampaikan dengan beretika dan cara-cara santun. Kritik juga harus membangun bukan ujaran kebencian, apalagi penghinaan. Pengamat Kebijakan Publik Dr. Trubus Rahardiansyah, SH, MH, MS, mengatakan, kririk jangan sampai berisi ujaran kebencian atau hate speech. Kritik juga …

Read More »

Perkuat Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan Untuk Kikis Adu Domba dan Hoaks Demi Demokrasi Yang Santun

Perkuat Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan Untuk Kikis Adu Domba dan Hoaks Demi Demokrasi Yang Santun

Jakarta – Penguatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan harus terus dilakukan untuk mengikis maraknya adu domba dan hoaks demi terciptanya kehidupan kebangsaan yang harmonis serta demokrasi yang santun di negara tercinta Indonesia. Bila nasionalisme dan wawasan kebangsaan bangsa Indonesia kembali seperti dulu, otomatis radikalisme berkonotasi negatif serta terorisme akan terkikis. “ Ini yang terjadi sekarang. Radikalisme dalam perspektif negatif yang sudah …

Read More »

Perkuat Literasi Wawasan Kebangsaan, BNPT, PTPN,dan USU Teken PKS

Jakarta – Penyebararan paham radikal intoleran yang berujung aksi terorisme di Indonesia tak hanya menyasar kepada masyarakat yang kekurangan ekonomi. Namn penyebaran paham kekerasan ini bisa menyasar seluruh kalangan, tak terkecuali individu yang berpendidikan tinggi. Hal ini bisa terjadi, karena akar masalah munculnya radikal terorisme adalah pemahaman ideologi yang salah. Oleh karena itu, perlu adanya literasi perdamaian dan wawasan kebangsaan …

Read More »

Umat diharapkan dapat mengagungkan Ulama dan Umara demi terciptanya Kemaslahatan bersama

Jakarta – Kemashlahatan ummah merupakan kepentingan publik yang menjadi basis tujuan dari kebijakan negara. Maka negara melalui pemerintah (umara’) bertanggungjawab atas segala kebijakan yang dibuatnya. Semisal pelaksanaan Ibadah Haji juga, pemerintah tentu harus mempertimbangkan kemashlahatan bersama bukan hanya sekedar aspek peribadatan semata. Pimpinan Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar, Ust. Dzulqarnain Muhammad Sanusi mengatakan bahwa sejatinya ulama dan umara harus bersinergi dalam …

Read More »

Setiap kebijakan Pemerintah tentunya juga memperhatikan Kemaslahatan Publik

Surakarta – Kemashlahatan ammah merupakan kepentingan publik yang menjadi tujuan dari kebijakan suatu negara dan juga syariat agama. Maka negara melalui pemerintah (umara’) sudah tentu bertanggungjawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas segala kebijakan yang dibuat demi tujuan kemashlahatan tersebut. Dosen Pascasarjana bidang Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam dari Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta, ustad Dr.Amir Mahmud, M.Ag, mengatakan bahwa …

Read More »

Tokoh Agama Berperan penting dalam Pengarusutamaan Kompatibilitas Pancasila dan Ajaran Agama

Jakarta – Semangat kebangsaan dan keagamaan hendaknya bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan. Praktik melaksanakan upacara bendera, hormat kepada bendera Merah Putih dan aksi yang memuat kecintaan terhadap negara dan dasar negara Pancasila bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan Pancasila sendiri yang lahir sebagai dasar negara bangsa Indonesia ini merupakan hasil dari nilai-nilai ajaran agama dan kebudayaan yang dirumuskan …

Read More »