Nasional

Bandung – Langkah cepat dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) mengantisipasi pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Salah satunya dengan membentuk tim siber atau cyber patrol yang akan ‘bergerilya’ di dunia maya untuk memantau konten berbau SARA, baik di media maupun media sosial. Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto di Bandung akhir pekan kemarin mengatakan, jajarannya siap berpatroli siber memantau …

Jakarta – India dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk besar. Kultur budaya juga tidak jauh berbeda, kesamaan antar kedua negara tersebut semakin merekatkan hubungan kedua belah pihak dan terus ditingkatkan. Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj, direncanakan akan berkunjung ke Indonesia pada 5 Januari 2018. Dalam kunjungan tersebut akan dibahas berbagai isu dan kerjasama strategis kedua …

Jakarta – Terduga teroris Reza Nurjamil (RN) masih terus menjalani pemeriksaan oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Diharapkan dengan penangkapan RN ini, kepolisian bisa mengungkap jaringannya yang lebih luas. Penegasan itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Jakarta, Kamis (4/1/2018). “Ini masih ditangani oleh Densus,” katanya. Reza Nurjamil (26 tahun) ditangkap di jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan, …

Pekalongan – Untuk mengantisipasi penyebaran radikalisme ditengah masyarakat, terutama wilayah Pekalongan dan sekitarnya Kapolres Pekalongan, AKBP Wawan Kurniawan didampingi Kasat Binmas AKP Guntur Tri Harjani, dan Kapolsek Sragi AKP Sumantri, melaksanakan kegiatan silaturrahim dengan para pengasuh dan santri Pondok Pesantren Siti Zainab Walindo Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Kegiatan tersebut dilakukan guna mengantisipasi penyebaran radikalisme dan anti Pancasila yang kian marak …

Jakarta – Densus 88 Antiteror Polri menangkap seorang terduga teroris berinisial RN (26) di Kalimantan Utara. Saat ini RN telah berada ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif “terduga teroris RN ditangkap di Nunukan, Kalimantan Utara, akhir pekan lalu,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Polisi Muhammad Iqbal di Jakarta, Kamis (4/1/2018). Dari hasil pemeriksaan sementara, RN diketahui berperan …

Jakarta – Bagi bangsa Indonesia, tahun 2018 ini diproyeksikan sebagai tahun politik. Hal ini seiring dengan degelarnya 171 Pilkada yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Potensi pemanfaatan identitas primordial dan kultural dikhwatirkan dapat menimbulkan anarkisme sosial. Tak hanya itu, isu hoaks yang diwujudkan melalui narasi radikalisme di dunia maya, eksploitasi agama dalam kepentingan politik telah menggiring …

Jakarta – Persoalan radikalisme tidak dapat diselesaikan dengan tindakan kekerasan, karena akar persoalan radikalisme lebih banyak bersumber pada ideologi keagamaan. Karena itu pendekatan soft approach harus dikedepankan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung upaya pemberantasan radikalisme yang mengedepankan kemanusiaan. “Pemerintah perlu bersikap dan bertindak tegas mengatasi persoalan radikalisme dengan tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan ketahanan lingkungan berbasis keluarga,” kata Ketua …

Yogyakarta – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii Maarif mendorong NU dan Muhammadiyah lebih vokal dan aktif mengatasi politik identitas yang akan menguat saat tahun politik 2018 dan 2019. Menurutnya, pelajaran dari Pilkada DKI Jakarta yang dinilainya sebagai tragedi nasional, jangan terulang lagi karena bisa merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Pilkada DKI Jakarta sebagai …

Yogyakarta – Tahun 2018 Indonesia akan menggelar Pilkada serentak sebanyak 171 Pilkada yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam, khususnya bila sentimen agama ‘dimainkan’ para kandidat dan pendukungnya untuk saling menghancurkan lawan-lawannya. Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh atau Alissa Wahid mencemaskan gejala menguatnya sentimen agama dan kebencian dalam Pilkada serentak 2018 …

Jakarta – Terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kemudian di sahkan menjadi UU dinilai masih perlu penyempurnaan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai perlu adanya perbaikan terhadap UU Ormas yang baru terutama menyangkut proses pembubaran ormas tanpa melalui mekanisme peradilan. “PBNU melihat proses pembubaran ormas …