Nasional

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) baru saja memperingati hari jadinya yang ke-tujuh, 16 Juli 2017 kemarin. Berbagai harapan dan saran dilayangkan kepada BNPT agar program penanggulangan terorisme bisa berjalan sesuai harapan dan berhasil memberangus terorisme di Indonesia. Salah satu harapan dan saran itu datang dari tokoh kebangsaan Romo Frans Magnis Suseno. Ia berharap ke depan, BNPT terus meningkatkan …

Jakarta – Puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga bergabung dengan ISIS kini dikabarkan telah dideportasi dari Turki. Besar kemungkinan mereka akan kembali ke Indonesia. Hal ini sempat ditegaskan oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal yang mengatakan sejak 2015 Kementerian Luar Negeri telah memulangkan sebanyak 430 WNI dari Turki. Menyikapi hal ini, …

Yogyakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga dalam melakukan penanganan terorisme di Indonesia. Setelah sinergi dengan Kementerian dan Lembaga Negara terkait, BNPT juga menggandeng organisasi masyarakat (ormas) dan berbagai elemen masyarakat. Rabu (19/7/2017), BNPT kembali melakukan Focus Group Discussion (FGD) ‘Pencegahan Terorisme di Indonesia” dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Syafii Maarif Institute di …

Jakarta – Anies Rasyid Baswedan berjanji menjaga pluralisme di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2017-2002 tersebut telah menyiapkan sejumlah konsep untuk mewujudkannya. “Sudah ada langkah yang akan dilakukan, tim sinkronisasi sudah bekerja,” katanya usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Rabu (19/7/2017) dinihari. Anies mengakui pluralisme di Ibukota sempat terancam perpecahan selama kampanye …

Jakarta – Silang pendapat mengemuka dari dua menteri di Kabinet Kerja Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Beda pendapat itu terkait soal 435 orang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi foreign terrorist fighters (FTF) dari 4957 orang yang diamankan pemerintah Turki dan terpapar Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meminta WNI yang terpapar …

Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak kaget dengan data yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Turki yang mencatat dari 4.957 foreign terrorist fighters (FTF) yang ditangkap, 435 orang di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI). Namun, Polri sulit untuk memproses mereka karena masih adanya kelemahan dalam Undang Undang Anti-Terorisme di Indonesia. Dikatakan, Polri akan mencari unsur pidana lain, seperti pemalsuan …

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, sudah mulai berlaku sejak diterbitkan 10 Juli 2017. Namun, pemberlakuan Perppu itu tidak harus menunggu persetujuan DPR. “‎Sudah berlaku sejak diterbitkan. Memang pemberlakuan lebih efektif sesudah disetujui DPR. Persetujuan DPR sangat penting agar Perppu itu …

Balikapapan – Pengelola sekolah sebaiknya berhati-hati menerima guru sukarelawan. Pasalnya, sejumlah guru agama disiyalir mengajarkan paham anti Pancasila di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kantor Agama Balikpapan mengaku mereka belum mengantongi kompetensi belajar mengajar. “Mereka menanamkan materi pelajaran agama yang bertentangan dengan Pancasila,” kata Kepala Kantor Agama Balikpapan Hakimin Pattang ketika ditanya soal guru yang mengajarkan paham anti Pancasila, Selasa (18/7/2017). Hakimin …

Bogor- Sebanyak 1.031 pelajar asli Papua mengikuti pelatihan bela negara di Pusat Pendidikan dan Latihan Bela Negara Kementerian Pertahanan di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/7/2017). Mereka akan mengikuti pendidikan dan pelatihan itu sampai 24 Juli 2017, sebagai wujud tanggung jawab bersama akan pentingnya pembinaan kesadaran bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara yang mengangkat …

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), akhirnya membeberkan alasan mengapa layanan web Telegram diblokir. Alasan utamanya, Telegram dinilai sebagai tempat beredarnya konten radikalisme dan terorisme. Namun, sejak 2015 lalu sudah ada 17 aksi terorisme yang memanfaatkan Telegram sebagai alat komunikasi. Hal itu dikatakan Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, kepada wartawan …