Nasional

Jakarta – Pemerintah melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membayarkan kompensasi kepada keluarga dan korban terorisme sepanjang 2002-2018. Nilai santunan ini mencapai ratusan juta rupiah. “Salah satu hal istimewa dari Undang-Undang ini (Undang-undang terorisme) adalah munculnya terobosan hukum yang membuka kesempatan bagi korban terorisme masa lalu untuk mendapatkan kompensasi tanpa melalui jalur pengadilan” ujar Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution …

Jakarta – Peraturan Presiden (Perpres) nomor 7 Nomor 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) menuai polemik di masyarakat. Padahal Perpres tersebut dimaksudkan untuk memperkuat resilience masyarakat terhadap paham ekstrimisme. Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi S.H.I, M.Si, mengatakan bahwa sebetulnya yang menjadi kontroversi di masyarakat adalah karena adanya kata-kata pemolisian …

Jakarta – Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Esktremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Perpres yang ditandatangani pada 6 Januari ini bertujuan untuk mencegah ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan mengarah pada aksi terorisme di Indonesia. “Kami setuju dengan …

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) sebagai upaya pemerintah membangun harmoni dalam masyarakat. DPR pun menyoroti hadirnya Perpres tersebut. Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin mengatakan DPR akan terus mengawasi dan …

akarta – Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengapresiasi kekompakan prajurit TNI dan personel Polri di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia meminta kekompakan TNI-Polri di NTB semakin ditingkatkan, mengingat ancaman terhadap keamanan masyarakat maupun NKRI dapat terjadi kapan saja. “Saya sangat bangga karena ada dua institusi yang sangat berperan di negara ini yaitu TNI dan Polri. Peran ini harus …

Jakarta – Calon Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memaparkan visi dan misi yang akan ia lakukan jika menjadi kapolri. Pemaparan tersebut dilakukan saat ia menjalani fit and proper test calon kapolri di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (20/1/2021). Alumni Akpol tahun 1991 itu akan melibatkan pesantren dan tokoh agama dalam program deradikalisasi para narapidana terorisme (napiter). “Penahanan merupakan …

Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis memberi kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) kepada 32 anggota berprestasi. Anggota yang berprestasi itu diberi kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi karena telah berhasil menangkap buron terduga teroris di Lampung beberapa waktu lalu. Kenaikan pangkat tersebut tertuang dalam surat telegram nomor STR/29/I/KEP./2021. Surat diterbitkan pada 19 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Karobinkar AS SDM …

Jakarta – Calon Kapolri Komje Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pandangannya terkait ancaman intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Listyo menyebut, Polri akan menggandeng tokoh agama guna mencegah ancaman intorelan dan radikalisme. “Upaya pemeliharaan kamtibmas dengan mengarusutamakan moderasi beragama. Jadi, perlu dilakukan kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas berbasis agama, dan para pemangku kepentingan lainnya termasuk melibatkan para ahli dan …

Jakarta – Pemerintah membentuk Satuan Tugas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan tindak pidana pendanaan terorisme. Selain itu, pemerintah juga membangun platform sistem pertukaran informasi pendanaan terorisme untuk mendukung hal tersebut. “Kegiatan terorisme tidak dapat dilepaskan dari aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh para pelaku terorisme,” kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan …

Jakarta – Fraksi partai NasDem DPR RI memandang perlunya aturan turunan dari UU 5/2018 (UU Pemberantasan Terorisme) dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Masih adanya aksi dan gerakan intoleran serta radikal, dinilai sebagai penanda bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan, belum cukup efektif. “Kami pikir perlu adanya Perpres itu, karena sampai hari ini intoleransi dan radikalisme masih juga terjadi,” kata anggota fraksi …