Poso – Beberapa provinsi di Indonesia memiliki catatan aktivitas jaringan terorisme yang cukup panjang, salah satunya provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Poso. Oleh karena itu hingga sekarang di Poso terdapat kelompok-kelompok yang terlibat dalam beberapa aksi terdahulu. Sejarah konflik radikal terorisme di Poso memiliki pola yang berbeda karena mayoritas akibat dari konflik horizontal. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional …

Poso – Pemerintah Daerah Kabupaten Poso selama ini telah berperan aktif dalam upaya pencegahan terorisme di Poso, yakni dengan terus aktif mendorong berbagai aktivitas positif para pemuda Poso untuk berkreasi dan berkarya melalui bakat dan minat masing-masing. Karena Hal ini dapat melahirkan prestasi yang membanggakan bagi bangsa dan daerah poso. Hal tersebut dikatakan Bupati Poso, Kolonel Mar (Purn) Darmin Agustinus …

Palu – Sebagai alat negara yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), TNI-Polri harus bisa memberikan pertanggung jawaban kepada publik, bahwa TNI Polri bisa menjaga, mencegah penyebaran-paham radikal terorisme dan juga bisa menaggulangi aksi-aksi terorisme yang ada di Indonesia. Hal tersebut dikatakan Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, …

Palu – TNI dan Polri berharap bahwa penanganan atau penanggulangab terorisme khususnya di daerah Poso, Sulawesi Tengah tidak hanya dilakukan dengan penegakkan hukum semata. Namun perlu juga upaya pendekatan-pendekatan yang lebih humanis atau soft power untuk bisa mengkondisikan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh penyebaran atau ajakan kelompok jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Hal tersebut dikatakan Kepala …

Palu – Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan konflik sosial dan penanggulangan terorisme yang terjadi di Sulteng sebagaimana tertuang di Rencana Aksi Daerah (RAD). Dimana hal tersebut sebagai upaya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang …

Palu – Program sinergisitas yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama 38 Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah berlangsung di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sejak tahun 2018 sampai tahun 2020, telah membuka eksklusifitas bagi kelompok jaringan potensi radikal terorisme yang semula tertutup menjadi lebih terbuka. Hal tersebut dikatakan Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH, pada acara Rapat Koordinasi …

Tangerang – Jajaran prajurit Kodam Jaya khususnya yang ada di lingkungan Komando Resort Militer (Korem) 052/Wijayakrama (Wkr) berserta satuan dibawahnya harus bisa mewawspadai dan mengenali potensi ancaman penyebaran paham radikalsime dan terorisme. Untuk itu aparat TNI-AD khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang berhadapan langsung dengan masyarakat di wilayah tugasnya harus bisa mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok radikal terorisme yang ingin menyebarkan …

Bekasi – Aparat pemerintah di wilayah terkecil mulai dari Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Lurah harus bisa untuk bersama-sama dapat mengenali dan mengidentifikasi terhadap kelompok-kelompok yang berusaha memecah belah masyarakat yang berupaya untuk menyebarkan paham-paham radikalisme negatif seperti intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI, penyebaran faham takfiri yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Dimana paham radikalisme negatif tersebut dapat berujung pada aksi terorisme Hal …

Jakarta – Guru dan lembaga pendidikan itu harus mengembangkan Islam yang washatiyah, berada di tengah-tegah, bersikap adil, tidak berada di (ekstrem) kiri atau kanan, sebagai gerakan tengahan dan bertumpu pada predikat umat Islam sebagai umat Al-Qur’an., Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si. dalam sambutannya saat membuka Sarasehan dan seminar online mengenai …

Jakarta – Sebagai tindak lanjut dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, tentunya ada satu rangkaian yang harus dikerjakan dan diselesaikan dalam rangka penyusunan regulasi terkait penanggulangan terorisme di Indonesia. Hal ini telah diawali dengan adanya Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak …