JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) secara resmi menyerahkan penyaringan dan penyelidikan situs-situs yang disinyalir menyebarkan faham radikalisme ke tim Panel Terorisme, Sara dan Kebencian yang terbentuk beberapa hari ini dan diketuai oleh Prof Dr Tjipta Lesmana MA. “Dibentuknya panel karena terus terang karena ketidaktahuan dari kami (Kemenkoinfo). Jika nanti ada rekomendasi atau usulan penutupan situs bermuatan negatif akan diputuskan oleh panel yang sudah terbentuk. Baru …

JAKARTA – Jaringan Gusdurian menyatakan mendukung penutupan situs-situs radikal oleh pemerintah. Jejaring kerja ini menentang isi sejumlah situs yang mengajarkan kekerasan dan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda. “Kami mendukung upaya Negara untuk menindak situs-situs dan pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan, utamanya untuk menanamkan semangat teror,” kata Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid ketika dikonfirmasi media, Jumat (3/4/2015). Alissa juga mendesak pemerintah …

JAKARTA-Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), Prof Dr. KH Ahmad Satori Ismail, MA prinsipnya setuju pemblokiran terhadap situs-situs radikal jika memang situs-situs itu membawa ajaran sesat dan radikal yang mengarah pada terorisme. Ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melindungi negara dan bangsa dari ancaman radikalisme dan terorisme. “Di era yang sudah maju dimana orang boleh bicara tentang banyak hal. Tentu harus ada aturan-aturan yang jelas. …

JAKARTA – Peneliti hukum cyber dan politisi menganggap pemblokiran situs-situs yang dianggap radikal oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) punya dasar hukum yang kuat. “Meski pemblokiran situs-situs tersebut menuai kontroversi, namun sebenarnya Kemenkominfo punya dasar hukum kuat untuk memblokir situs-situs tersebut, ” kata peneliti hukum cyber Margiono kepada media, Kamis (2/4/2015). Dasar hukum yang …

Jakarta – Pemblokiran situs-situs radikal yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapat dukungan dari anggota DPR RI dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding. Menurutnya, langkah yang diambil Kemenkominfo dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu Sudah benar untuk melindungi bangsa Indonesia dari ancaman radikalisme dan terorisme. Karena sifat radikalisme luarbiasa maka penanganannya juga harus spesial. “Langkah pemblokiran itu harus dilakukan karena radikalisme dan terorisme itu adalah …