Kupang – Tokoh agama adalah elemen penting dalam pencegahan terorisme di Indonesia. Hal itu karena peran tokoh agama yang bisa memberikan pencerahan keagaman di tengah masyarakat. Pernyataan itu diungkapkan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. Nasarudin Umar, MA saat membuka “Dialog Lintas Agama Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Provinsi Nusa Tenggara Timur” di Hotel Neo Kupang, Kamis (14/07/2016). Ia …

Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya mengajak warganya untuk menyatukan tekad untuk mencegah aksi terorisme. Ajakan gubernur disampaikan Kepala Kesbangpol NTT, Sisilia saat membacakan sambutan gubernur NTT pada “Dialog Lintas Agama Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Provinsi Nusa Tenggara Timur” di Hotel Neo Kupang, Kamis (14/07/2016). “Mari kita menyatukan tekad dalam menjaga eksistensi bangsa dengan menjaga …

Kupang – Pencegahan dini merupakan langkah terbaik untuk mengatasi propaganda paham radikal terorisme. Pernyataan itu diungkapkan Ketua DPRD NTT H. Anwar Puageo saat memberikan sambutan pada “Dialog Lintas Agama Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Provinsi Nusa Tenggara Timur” di Hotel Neo Kupang, Kamis (14/07/2016). “Kami menyambut baik kegiatan ini. Selama ini kami dari pemerintah NTT sangat masif melakukan kegiatan-kegiatan dalam …

Kupang – Maraknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatas namakan agama, memaksa kita sebagai Warga Negara Indonesia untuk aktif dalam menjaga perdamaian negara ini. Hal tersebuat membuat BNPT makin gencar melakukan propaganda lewat media dan dialog yang dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya kegiatan pencegahan terorisme yaitu “Dialog Lintas Agama Pencegahan Paham Radikal Terorisme di …

Kupang – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus bergerak melakukan berbagai upaya dalam membentengi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman paham radikalisme dan terorisme. Tentu saja, sebagai koordinator penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT tidak bisa sendiri, tapi perlu sinergi dengan berbagai lembaga, baik itu pemerintah, swasta, maupun ormas. Salah satu mitra strategis adalah Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang sekarang …

Sentul – Seperti di berbagai kantor atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta, setelah liburan Hari Raya Idul Fitri, selalu diadakan halal bi halal atau silaturahmi, dari tingkat pejabat tertinggi sampai karyawan level terendah. Begitu juga dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menggelar halal bi halal di Kantor BNPT, Komplek IPSC, Sentul, Bogor, Selasa (12/7/2016) pagi. Seperti halal bi halal …

Jakarta – Umat Islam harus peka dengan adanya pihak yang mengajak memberi zakat untuk para yatim piatu keluarga syuhada. Konsep syuhada harus diluruskan sehingga tidak terjebak pada kampanye-kampanye yang menyesatkan. “ Pemberian zakat kepada anak yatim, secara normatif sebenarnya tidak ada masalah, karena itu diatur dalam hukum Islam. Yatim piatu siapapun itu, berhak atas zakat. Jenis zakat dan peruntukan zakatpun …

JAKARTA – Zakat diharapkan diterima oleh pihak yang tepat dan bertujuan membersihkan jiwa orang yang berzakat. Islam mendahulukan yang terdekat dulu dalam pemberian zakat. Jangan memberi ke pihak yang diragukan seperti pelaku terorisme yang menjadikan momentum bulan Ramadhan untuk mencari dana dengan berdalih zakat. “Kita tak perlu menyalurkan zakat ke pihak yang diragukan seperti keluarga teroris yang dianggap syuhada. Aturan …

Jakarta – Dharma Wanita Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akhirnya resmi terbentuk dan dilantik oleh Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat, Ny. Wien Ritola Tasmaya. Pelantikan dilakukan secara sederhana di Gedung Dharma Wanita Persatuan Pusat, Jakarta, Senin (27/6/2016). Dharma Wanita BNPT disahkan berdasarkan SK Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat Nomor 203 Tahun 2016 dan pengesahan pengurus berdasarkan SK Ketua …

 JAKARTA – Internet menjadi pintu utama bagi banyak informasi termasuk paham radikal. Indonesia harus punya kedaulatan cyber terlebih dahulu, sehingga arus informasi termasuk paham radikal bisa dikontrol dengan standar negara demokratis namun mengutamakan kepentingan nasional. Anggota Komisi 1 Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR RI) yang juga Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE), Arief Suditomo menjelaskan bahwa …