Jakarta – Masukan dari stakeholder penting bagi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Keamanan Lingkungan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Sekolah Internasional dan Obyek Vital Ketenagalistrikan Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme. Hal itulah yang membuat BNPT mengundang stakeholder terkait untuk memberikan masukan, kritik, dan saran sebelum SOP dirumuskan.
“Perumusan SOP Sistem Keamanan Lingkungan dan Obyek Vital untuk kepentingan bersama, sehingga penting bagi BNPT untuk mendapatkan masukan dalam perumusanitu,” ujar Deputi I BNPT Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir hadir pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Direktorat Perlindungan BNPT dalam rangka merumuskan SOP Sistem Keamanan Lingkungan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Sekolah Internasional dan Obyek Vital Ketenagalistrikan Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme di Hotel Maharani, Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Menurut Mayjen Abdurrahman, inti dari SOP adalah bagaimana mengakomodasi semua kemungkinan kemungkinan ancaman ditempat vital. Selain itu juga penting diketahui ‘siapa berbuat apa’ bila ada kejadian aksi terorisme sehingga jelas apa yang akan dilakukan berdasarkan SOP tersebut.
Dengan pertimbangan ‘siapa berbuat apa’ dalam penyusunan SOP, maka BNPT melibatkan semua stakeholder terkait guna mendapatkan masukan sehingga target-target yang hendak dimasukkan kedalam SOP menjadi lebih terarah.
Lebih lanjut Mayjen Abdul Rahman menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu pernah dibuat SOP pengamanan bandara, yang menjadi acuan adalah ‘siapa berbuat apa’. Dalam perumusannya juga melibatkan semua instansi yang terkait, serta akademisi agar benar-benar bisa menampung semua masukan.
Nantinya, setelah SOP selesai dirumuskan kemudian diujicobakan. Namun demikian tidak semua pihak yang terkait benar-benar memahami apa yang telah dirumuskan dalam SOP. Oleh karena itulah penting untuk selalu melakukan gladi agar ketika terjadi ancaman semua pihak benar-benar memahami apa yang harus dilakukan.