Nasional

Mataram – Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangkal radikalisme dan ormas anti-Pancasila sesuai dengan koridor hukum dan undang-undang. “Semua ormas yang melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila harus dibubarkan. Mereka tidak boleh berkembang di negeri ini,” kata Muhaimin Iskandar seusai melantik Pengurus DPW PKB Nusa Tenggara Barat di kota …

Bengkulu- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengimbau semua pihak tidak bermain-main dengan kebhinnekaan. Dia meminta supaya seluruh bangsa terlibat aktif untuk merawat kemajemukan Indonesia. Menurut Muhadjir, seluruh anak bangsa harus selalu mengingat dan menyadari bahwa Indonesia adalah majemuk. Oleh karena itu, jangan bermain-main dengan kebhinnekaan. Hal itu dikemukakan saat membuka sosialisasi bantuan pemerintah pendampingan sekolah pelaksana Kurikulum 2013 …

Bogor – Maruarar Sirait, Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP), menegaskan bahwa generasi muda harus mewaspadai dan menjauhi sikap-sikap intoleran dan radikalisme. Dia menyatakan itu karena sikap intoleran dan radikalisme itu sudah mulai menjangkiti kelompok pelajar dan anak-anak remaja. “Dermi keutuhan berbangsa dan bernegara di masa depan, genarasi muda harus menjauhi sikap intoleran dan radikalisme. Karena itu, anak-anak muda Pancasilais …

Jakarta- Tak bisa dipungkiri, hoax (berita bohong) kerap mewarnai sosial media (sosmed). Tak terbantahkan pula, jikalau sosmed di tangan orang tidak bertanggung jawab, media tersebut digunakan sebagai saluran pesan untuk mengacaukan pikiran banyak orang. Yang bikin miris, oknum pengguna sosmed yang tidak bertanggung jawab tersebut mengendalikan sosmed lebih dari satu. Bisa puluhan atau bahkan ratusan dengan bantuan “mesin” pengganda. Bisa …

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tetapi, pemerintah juga akan membubarkan organisasi lain yang anti-Pancasila. “Pemerintah akan membubarkan HTI melalui jalur pengadilan karena aktivitas ormas itu telah mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia,” kata Wiranto saat sesi tanya jawab dengan wartawan usai rapat …

Sentul – Sebanyak 35 pejabat eselon II sampai IV BNPT dilantik oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPT, Mayjen TNI R. Gautama Wiranegara, SE di Gedung A Kantor BNPT, Komplek IPSC, Sentul, Bogor, Jumat (12/05/17). Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh pejabat BNPT, antara lain; Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir., Deputi II Bidang Penindakan dan Pembinaan …

Jakarta- Pembubaran organisasi masyarakat (ormas) apa pun oleh pemerintah yang bertentangan dengan Pancasila harus didukung oleh semua kalangan. Pasalnya negara harus steril dari berbagai rongrongan ideologi apa pun. Namun, membubarkan sebuah ormas yang cukup besar seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan perkara mudah. Sebab, eksistensi dan kiprahnya sudah lama diakui di negara ini. Menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri …

Medan- Gubernur Sumatera (Gubsu) Utara Erry Nuradi mengingatkan kembali kepahitan yang dialami bangsa Indonesia yang mudah dijajah hingga 3,5 abad akibat terpecah belah. Perpecahan itu menghilangkan kebesaran Indonesia sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, Indonesia bisa dijajah oleh Belanda, sebuah negara yang kategori kecil jika dibandingkan luas Nusantara. “Pengalaman pahit dijajah akibat ‘devide et impera’ harus menjadi pengalaman berharga,” katanya …

Jakarta – Pemerintah berencana memblokir situs-situs yang dianggap menyebarkan paham anti-Pancasila. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mendukung rencana tersebut. Namun, dia mengingatkan, mekanisme pemblokiran situs tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dia mendesak pemerintah supaya berani menindak situs dan akun media sosial yang menyebarkan paham anti-Pancasila selama sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. “Survei yang …

Jakarta – Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, MA, PhD, APU, Kepala Pusat Pengkajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih terjepit dalam kasus penanganan teroris karena hukum yang masih compang-camping. “Sebagai instrumen utama negara dalam hal keamanan dan ketertiban umum, Polri juga masih terseok-seok mengejar ketertinggalan, mulai dari sisi anggaran, kualitas SDM, keutamaan hukum (primacy …