Nasional

Jakarta – Persoalan radikalisme tidak dapat diselesaikan dengan tindakan kekerasan, karena akar persoalan radikalisme lebih banyak bersumber pada ideologi keagamaan. Karena itu pendekatan soft approach harus dikedepankan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung upaya pemberantasan radikalisme yang mengedepankan kemanusiaan. “Pemerintah perlu bersikap dan bertindak tegas mengatasi persoalan radikalisme dengan tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan ketahanan lingkungan berbasis keluarga,” kata Ketua …

Yogyakarta – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii Maarif mendorong NU dan Muhammadiyah lebih vokal dan aktif mengatasi politik identitas yang akan menguat saat tahun politik 2018 dan 2019. Menurutnya, pelajaran dari Pilkada DKI Jakarta yang dinilainya sebagai tragedi nasional, jangan terulang lagi karena bisa merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Pilkada DKI Jakarta sebagai …

Yogyakarta – Tahun 2018 Indonesia akan menggelar Pilkada serentak sebanyak 171 Pilkada yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam, khususnya bila sentimen agama ‘dimainkan’ para kandidat dan pendukungnya untuk saling menghancurkan lawan-lawannya. Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh atau Alissa Wahid mencemaskan gejala menguatnya sentimen agama dan kebencian dalam Pilkada serentak 2018 …

Jakarta – Terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kemudian di sahkan menjadi UU dinilai masih perlu penyempurnaan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai perlu adanya perbaikan terhadap UU Ormas yang baru terutama menyangkut proses pembubaran ormas tanpa melalui mekanisme peradilan. “PBNU melihat proses pembubaran ormas …

Jakarta – Awal tahun 2018 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mulai mengaktifkan mesin pengais konten negatif atau ‘crawling’. Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, dalam mengaktifkan ‘crawling’ itu Kominfo berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dikatakan, koordinasi dengan BNPT itu dilakukan untuk mencari konten-konten di berbagai situs dan media sosial yang berbau radikalisme dan terorisme. Selain …

Jakarta – Tahun 2018 menjadi titik dimulainya tahun politik di Indonesia. Pada tahun ini akan berlangsung Pilkada secara serentak di 17 Provinsi, 39 Kabupaten, dan 115 kota. Pilkada sangat rentan terhadap gesekan antar pendukung calon kepala daerah maupun antar pengurus partai yang menjadi pengusung calon kepala daerah. Berbagai gesekan dan benturan yang disebabkan oleh perbedaan pilihan dalam Pilkada harus diantisipasi …

Jakarta – Pandangan berbeda disampaikan pengamat terorisme Al Chaidar mengenai ledakan yang terjadi di Polsek Bontoala yang terjadi pada Senin dini hari (1/1/2018). Jika polisi menyatakan ledakan itu tidak terkait dengan kelompok terorisme, Al Chaidar menyatakan bahwa para pelaku berafiliasi dengan kelompok teroris ISIS. Pandangan berbeda itu disampaikan kepada wartawan Selasa (2/2/2018). “Itu aksi terorisme, polanya hit and run (pukul …

Serang – Dibanding sebelumnya, pekerjaan Polda Banten jauh lebih berat pada pelaksanaan Pilkada 2018. Selain memastikan Pilkada berjalan lancar dan menekan potensi konflik, Polda akan mengawasi ujaran kebencian di media sosial dengan melakukan penambahan peralatan yang mengawasi kejahatan yang disebabkan oleh internet. “Salah satu yang kita perkuat adalah cyber. Sekarang sama berbahayanya provokasi kalau tidak diantisipasi,” ujar Kapolda Banten Brigjen …

Jakarta – Mabes Polri tidak mau menyimpulkan peristiwa ledakan di Polsek Bontoala, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari (1/1/2018) sebagai aksi terorisme. Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto mengatakan, mungkin terlalu jauh kalau ledakan itu dikait-kaitkan dengan aksi terorisme. Dikatakan, butuh pendalaman dan penyelidikan apa yang terjadi di Polsek Bontala dengan aksi terorisme. Melalui pendalaman, Polri akan menggecek motif pelaku …

Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Dr Emrus Sihombing, MSi mengatakan, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam konstestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) biasanya dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin memperuncing isu tersebut. Dia memastikan, isu SARA yang mempertentangkan pihak yang satu dengan pihak lain tidak dienduskan oleh peserta kontestasi pilkada ataupun partai politik, karena bertentangan dengan nilai-nilai …