Nasional

Semarang – Pancasila adalah ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia. Dengan Pancasila, Indonesia yang terdiri dari ribuan suku, agama, kultur, bisa menyatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, penghayatan dan penerapan Pancasila harus terus dilakukan demi untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. “Generasi muda, khususnya mahasiswa harus berperan menjaga nilai-nilai kebangsaan yang sudah ditetapkan para pendiri bangsa. Pancasila jangan …

Jakarta – Ujaran kebencian dan hoaks merupakan ancaman besar bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu seluruh elemen bangsa harus sepakat dan bersatu melawan ujaran kebencian dan hoaks tersebut. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengungkapkan kekhawatirannya akan ancaman terhadap keberagaman di Indonesia. Menurut dia, ancaman ini muncul karena adanya upaya memecah belah melalui ujaran kebencian …

Jakarta – Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia telah dirumuskan oleh para pemimpin bangsa kita sejak sebelum negara ini merdeka untuk menjadi alat pengikat dari berbagai suku, agama, ras dan golongan yang ada Indonesia dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Karena jika tidak ada pengikat dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, tentunya bangsa ini tidak akan bisa bersatu. “Harus …

Bandung – Letak Geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sebagian besar lautan tentunya sangat rentan terhadap tindak kejahatan. Potensi ancaman keamanan tentunya sangat tinggi. Apalagi dengan memiliki garis pantai yang cukup panjang tentunya menjadi celah bagi orang untuk dapat masuk ke wilayah pulau tersebut. Wilayah utara Indonesia seperti Kamimantan, Sulawesi dan Maluku Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina …

Jakarta – Penyebaran paham radikal dan terorisme tidak hanya disebarkan melalui halaqah-halaqah eksklusif dan tersembunyi, namun sekarang ini paham radikal telah masuk melalui dunia pendidikan. Berdasarkan beberapa penelitian seperti yang dilansir oleh Wahid Foundation dan Maarif Institut telah ada sejumlah sekolah dan kampus yang terindikasi siswa atau mahasiswanya terpapar paham radikal. Dengan fakta yang ada, maka menjadi tanggungjawab bersama untuk …

Jakarta – Penyebaran konten SARA dan ujaran kebencian (hate speech) meningkat tajam jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Karena itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus sigap melakukan pengamatan dan penanganan. Dikutip dari liputan6.com, Kasubdit I Dittipid Siber Bareskrim Polri Kombes Irwan Anwar di Jakarta, Rabu (28/3/2018) mengatakan, Dit Siber Bareskrim Polri tengah menangani 18 jenis kejahatan di …

Jakarta – Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah berada di depan mata. Berbagai antisipasi pun telah dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mungkin terjadi yang bertujuan untuk mengacaukan Pemilu seperti pengerahan massa dan serangan siber. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menilai, kedua hal itu …

Pekalongan – Kepolisan Resort (Polres) Pekalongan memiliki jurus jitu untuk mencegah berkembangnya radikalisme dan terorisme di wilayahnya. Jurus jitu itu adalah menggelar pengajian rutin. Pengajian yang diikuti generasi muda itu diadakan tiapm malan dan dibina langsung oleh anggota Sabhara Bripda Lukman. Pengajian ini dimulai setiap hari pukul 18.30 WIB di Masjid Nur Hidayah, Polres Pekalongan Kota, Jl. Diponegoro, Pekalongan, Jawa …

JAKARTA – Sepanjang tahun 2017 kasus intoleransi beragama meningkat tajam. Berbagai pelanggaran terjadi dikarenakan berbagai isu yang mengatasnamakan agama. Berdasarkan laporan Setara Institute setidaknya, 155 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di 29 provinsi di Indonesia. Selain yang terjadi pada tahun 2017, tahun 2018 juga terdapat beberapa pelanggaran kebebasan beragama. Antara lain pembubaran kegiatan bakti sosial Gereja Katolik St …

Jakarta – Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) menyimpulkan perlu segera penguatan pengaturan dan penerapan transparansi informasi pemilik manfaat dari korporasi melalui penguatan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 tahun 2018. Itu penting sebagai langkah antisipasi tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Kesimpulan itu disampaikan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di Jakarta, Selasa (27/3/2018). Menurutnya, ada beberapa pokok persoalan yang …