Nasional

Langkat — Upaya memperkuat ideologi Pancasila terus digencarkan di berbagai daerah. Di Kabupaten Langkat, semangat itu diwujudkan melalui seminar Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila yang digelar bekerja sama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Komisi XIII DPR RI. Bupati Langkat Syah Afandin hadir langsung dalam kegiatan yang berlangsung di Stabat, Senin (14/7), bersama Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, …

Serang — Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya menjaga Provinsi Banten sebagai wilayah yang damai dan menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Pesan ini disampaikannya saat memberikan pembinaan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Sabtu (12/7/2025). “Banten memiliki sejarah panjang dalam perjalanan keagamaan di Indonesia. Dari sini lahir banyak ulama besar dan pejuang …

Jakarta — Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, angkat bicara menanggapi maraknya kasus intoleransi beragama yang mencuat belakangan ini. Ia menegaskan bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional setiap warga negara, yang tak bisa dikompromikan oleh tekanan kelompok tertentu. “Tak ada alasan apa pun yang bisa membenarkan pembubaran kegiatan ibadah. Apalagi bila diwarnai intimidasi dan persekusi,” tegasnya, Rabu (9/7/2025) di …

Balikpapan — Semangat anak-anak Balikpapan menyala terang dalam kegiatan Kumpul Bareng Forum Anak (KbFA) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Minggu (13/7/2025) di Kelurahan Karang Rejo. Mengangkat tema “Latih Mitigasi Kebencanaan dan Cegah Paham Radikalisme melalui Peran Pelopor dan Pelapor”, kegiatan ini menjadi ruang edukatif sekaligus inspiratif bagi puluhan peserta dari Forum …

Surabaya — Detasemen Khusus (Densus) 99 dari Satkornas Banser menyuarakan keprihatinan mendalam atas dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) untuk pendanaan terorisme. Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengidentifikasi lebih dari 100 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos terkait aliran dana ke aktivitas teror. “Isu ini tidak hanya soal tepat sasaran, tapi juga …

Jakarta — Pemerintah berencana mencoret penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat dalam aktivitas judi online, penyalahgunaan narkotika, maupun pendanaan terorisme. Langkah ini didasari pada komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik-praktik ilegal sejak awal masa pemerintahannya pada Oktober 2024. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengantongi data rekening mencurigakan, termasuk milik penerima bansos yang terlibat dalam aktivitas …

Jakarta — Sebanyak 34 mantan anggota dan simpatisan kelompok radikal Ansor Daulah di Riau resmi menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam sebuah deklarasi di Gedung Pemprov Riau, Jumat, 27 Juni 2025, mereka menyatakan melepas baiat terhadap kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Deklarasi ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah pertobatan mereka benar-benar tulus, atau hanya taktik …

Cirebon — Di balik tenangnya sawah dan kampung di Kecamatan Jamblang, tersimpan sejarah kelam yang tak boleh dilupakan: peristiwa bom bunuh diri di Mapolres Cirebon pada 2011. Kini, lebih dari satu dekade kemudian, negara kembali hadir—bukan dengan senjata, tetapi dengan ilmu dan semangat pengabdian. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, bekerja sama dengan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, meluncurkan program …

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap ada ratusan bantuan sosial (bansos) diduga terlibat dalam pendanaan terorisme. Temuan itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana usai menggelar rapat anggaran di Komisi III DPR, Kamis (10/7). Ivan menyebut lebih dari 100 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dapat bansos yang terindikasi mendanai terorisme. “Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi …

Jakarta — Di tengah ruang dingin Gedung DPR RI, sebuah pertanyaan tajam mengiris perbincangan hangat dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP), Rabu (9/7/2025). Bukan sekadar soal hukum atau struktur kelembagaan, tapi tentang nurani: Apakah Pancasila benar-benar hadir di pelosok negeri? Pertanyaan itu datang dari Alimuddin Kolatlena, anggota Badan Legislasi DPR RI sekaligus politisi Fraksi …