Pangkalpinang – Upaya membentengi kedaulatan ideologi negara dari ancaman paham ekstrem yang menjurus pada terorisme memerlukan langkah sistematis dan kolaborasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Di tengah dinamika sosial yang kian dinamis, Pemerintah Kota Pangkalpinang menunjukkan komitmen progresifnya dalam menjaga stabilitas wilayah dengan menyusun strategi perlindungan yang menyeluruh.
Sebagai respons atas kebijakan nasional, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pangkalpinang kini tengah menggodok Rencana Aksi Daerah (RAD) yang diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memitigasi risiko penyebaran radikalisme dan intoleransi di Bumi Bangka Belitung.
Kepala Kesbangpol Kota Pangkalpinang, Donal Tampubolon, menegaskan bahwa landasan regulasi ini sangat penting agar langkah pencegahan memiliki arah yang jelas dan terukur. “Saat ini kami sedang bekerja keras melakukan sinkronisasi data kegiatan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan pemerintah kota,” ungkap Donal saat menjelaskan progres penyusunan aturan tersebut pada Minggu (10/5).
Ia melihat perlunya payung hukum yang kuat agar sinergi antar-instansi dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi. “Target saya adalah dalam satu tahun ke depan, Rencana Aksi Daerah ini sudah benar-benar dibakukan, baik nantinya dalam bentuk Peraturan Wali Kota maupun berupa Instruksi Wali Kota,” jelasnya mengenai target operasional timnya.
Meskipun instrumen hukum formal masih dalam tahap penggodokan, gerak nyata di lapangan diklaim tidak pernah berhenti. Sektor pendidikan menjadi fokus utama karena di sanalah karakter generasi muda dibentuk agar tahan terhadap infiltrasi ideologi asing yang merusak. “Bagi saya, pencegahan ekstremisme sebenarnya sudah mulai kita jalankan di berbagai lini, seperti di sekolah-sekolah di mana Dinas Pendidikan telah memasukkan materi bela negara sejak dini,” tutur Donal memaparkan program yang telah berjalan. Ia percaya bahwa wawasan kebangsaan adalah imunitas terbaik bagi pelajar.
“Saya juga melibatkan peran Duta Anak melalui dinas pemberdayaan perempuan untuk menjadi bagian dari sistem peringatan dini kita dalam mencegah penyebaran paham radikal di kalangan remaja,” tambahnya.
Lebih jauh, Donal menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan di permukaan, tetapi juga melalui kerja intelijen yang melibatkan berbagai instansi strategis. “Kami memiliki Tim Kewaspadaan Dini yang anggotanya terdiri dari unsur lintas instansi mulai dari BIN, Kodim, Kejaksaan, hingga pihak Imigrasi untuk memantau situasi,” paparnya.
Tim ini bertugas sebagai indra peraba pemerintah untuk merasakan setiap getaran dinamika sosial yang mencurigakan di tengah warga. “Jika memang ditemukan adanya laporan atau indikasi gerakan yang mulai mengarah pada tindakan ekstremisme, maka saya pastikan tim akan langsung menindaklanjutinya dengan langkah-langkah pencegahan yang cepat,” tegasnya mengenai prosedur penanganan ancaman.
Selain pendekatan keamanan dan birokrasi, aspek sosiologis melalui forum komunikasi antarwarga juga menjadi kekuatan utama Kota Pangkalpinang. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) digerakkan secara masif untuk menjaga kerukunan lintas iman. “Kesbangpol sendiri secara khusus terus memfokuskan program pada penguatan wawasan kebangsaan agar masyarakat kita memiliki benteng ideologi yang kokoh terhadap pengaruh luar,” ujar Donal meyakinkan.
Salah satu kegiatan yang menjadi andalan adalah pertemuan pemuda lintas agama yang dirancang untuk meruntuhkan sekat-sekat perbedaan. “Saya rutin menyelenggarakan kegiatan seperti Kemah Pemuda Lintas Agama yang menghadirkan Densus 88 sebagai narasumber, karena saya ingin generasi muda kita paham betul pentingnya menjaga toleransi dan mencintai keberagaman,” pungkasnya dengan penuh optimisme.
Melalui perpaduan antara regulasi yang kuat, pengawasan yang ketat, dan dialog yang hangat, Pangkalpinang berharap tetap menjadi kota yang damai, harmonis, dan terbebas dari jerat radikalisme.
Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!