Nasional

Pekanbaru – Koordinasi antar aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menangani kasus tindak pidana terorisme. Hal tersebut dikarenakan kejahatan tindak pidana terorisme merupakan ancaman nyata bagi semua bangsa di dunia karena pola mereka sangat massif sehingga dibutuhkan koordinasi dan sinergitas yang intensif antar aparat penegak hukum dalam menanggulangi masalah terorisme ini. Untuk menggali persamaan persepsi di antara aparat penegak hukum, …

Pekanbaru – Aparat penegak hukum di Provinsi Riau harus bersinergi untuk mengantisipasi berkembangnya jaringan terorisme baru di wilayah tersebut. Pasalnya, Riau memiliki sejarah panjang terorisme, dimana Riau menjadi tempat deklarasi pertama Jamaah Anshorut Khilafah (JAK) Indonesia di Pekanbaru. Kini JAK sudah berkembang di Riau yang dibuktikan dengan adanya serangan di Mapolda Riau dan pembuatan bom oleh jaringan teroris di Kampus …

Jakarta- Tereduksinya nilai kebangsaan tidak dapat dihindarkan, banyaknya faktor yang mempengaruhi terekduksi kebangsaan yang harus diwaspadai, tidak menutup kemungkinan kepada para calon dan aparatur negara. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Peanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH saat menghadiri acara Bedah Buku, “Resonansi Kebangsaan: Membangkitkan Nasionalisme dan Keteladanan” yang diadakan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara …

Kupang – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengajak ratusan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Kupang bersama-sama memerangi berita bohong atau hoax yang marak terjadi jelang Pemilu 2019. “Mari kita bersama-sama memerangi hoaks yang kini banyak tersebar di media sosial,” katanya saat memberikan kuliah umum kepada ratusan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, seperti dikutip Antaranews.com, Selasa (26/3/2019). Dalam sambutannya, Rudiantara mengatakan bahwa …

Bengkulu – Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu menggelar Focus Group Discusion Progran Quick Wins di Hotel Rafflesia, Kota Bengkulu, Selasa (26/3). Kegiatan diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman upaya menangkal radikalisme dan anti Pancasila melalui lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat (Ormas) Islam. “Kita ingin memberikan pengetahuan sejak dini kepada lembaga pendidikan yang merupakan generasi-generasi penerus, agar mereka …

Jakarta – Fenomena hoaks (berita bohong) menyita perhatian besar jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Kecanggihan teknologi informasi dengan gadget dan media sosial (medsos) membuat dunia nyata dan dunia maya seakan gaduh ‘diacak-acak’ hoaks. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena hoaks bisa menjadi salah satu pintu masuk gerakan radikal dan ekstremisme seperti yang pernah terjadi di Timur Tengah, dengan Arab Spring. Pengamat …

Bogor – Seluruh pimpinan di jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berupaya untuk mengimplementasikan pencegahan paham radikalisme dan terorisme di instansi perusahaanya. Hal tersebut dikatakan Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Karya (Persero), Tbk, Ir. Tumiyana, MBA, usai mendapatkan pembekalan kembali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, tentang Bahaya Penyebaran Paham Radikal Terorisme …

Bogor – Inti dari sebuah organisasi atau perusahaan itu tentu terletak ada pada Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Oleh karena itu para Direktur SDM di semua organisasi yang memiliki awareness dan kewaspadaan tentunya akan lebih bagus, karena dia akan betul betul memanfaatkan potensi dari semua personil dan keadaan yang baik demi kemajuan organisasi itu sendiri Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional …

Bogor – Fonomena penyebaran paham radikalisme terorisme di Indonesia yang cukup tinggi dan bisa menjadi ancaman bagi bangsa tentu menjadi perhatian tersendiri bagi Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk itu agar penyebaran paham radikal terorisme ini tidak mudah masuk ke lembaga BUMN, maka Menteri BUMN, Rini Soemarno merasa bahwa para Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh perusahaan BUMN …

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan pemerintah Indonesia tidak bisa mencabut kewarganegaraan penduduk Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS dan akan kembali ke Tanah Air. Yasonna mengatakan perundang-undangan Indonesia tidak menganut praktik penghilangan status kewarganegaraan seseorang. Undang-Undang No.12/2006 tentang Kewarganegaraan memang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan Indonesia bagi seseorang. Namun pencabutan itu hanya bisa dilakukan ketika warga yang bersangkutan …