Jakarta – Sebagai pasukan tempur dari matra udara, prajurit Korps Pasukan Khas (Korpaskhas) TNI-AU harus memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap sebuah suasana yang sedang dihadapi oleh seseorang maupun kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya mengenai ancaman bahaya penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Karerna sebagai bagian integral dari TNI, khususnya TNI AU, prajurit Korpaskhas harus memahami secara utuh …

Jakarta – Unit Anti Teror dari gabungan pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengapresiasi langkah yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Subdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum pada Direktorat Penegakakn Hukum di Kedeputian II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan untuk menggelar pertemuan dengam jajaran pasukan khusus TNI. Pertemuan yang digelar di Jakarta pada Jumat, (29/3/2019) tersebut untuk …

Jakarta – Ancaman terorisme di Tanah Air dinilai masih sangat tinggi. Bahkan peta jaringan kelompok terorisme baik secara global, regional dan nasional dewasa ini juga semakin komplek. Banyak sekali kelompok-kelompok teroris seperti Jamaah Anshor Daulah (JAD), Jamaah Anshor Tauhid, Jamaah Islamiyah (JI) dan jaringan lainnya yang berafiliasi seperti Al Qaeda mauoun Islamic State of Iranq and Suriah). Untuk memberikan informasi …

Jakarta – Guna memperkuat sinergitas dalam penanganan tindak pidana terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Subdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum pada Direktorat Penegakakn Hukum di Kedeputian II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan kembali menggelar Pertemuan Rutin Antar Aparat Penegak Hukum dalam rangka Penanganan Tindak Pidana Terorisme terkait Perkembangan Jaringan Terorisme di Tanah Air Namun pertemuan kali ini …

Jakarta – Undang-undang No.5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme sebagai pengganti Undang-Undang No. 15 tahun 2003 telah disahkan DPR RI pada bulan Mei 2018 lalu. Di dalam Undang-undang tersebut juga diatur tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dituangkan dalam Pasal 43 H yang menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme melalui peraturan presiden (Perpres) yang harus sudah diterbitkan maksimal …

Bogor – Seluruh pimpinan di jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berupaya untuk mengimplementasikan pencegahan paham radikalisme dan terorisme di instansi perusahaanya. Hal tersebut dikatakan Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Karya (Persero), Tbk, Ir. Tumiyana, MBA, usai mendapatkan pembekalan kembali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, tentang Bahaya Penyebaran Paham Radikal Terorisme …

Bogor – Inti dari sebuah organisasi atau perusahaan itu tentu terletak ada pada Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Oleh karena itu para Direktur SDM di semua organisasi yang memiliki awareness dan kewaspadaan tentunya akan lebih bagus, karena dia akan betul betul memanfaatkan potensi dari semua personil dan keadaan yang baik demi kemajuan organisasi itu sendiri Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional …

Bogor – Fonomena penyebaran paham radikalisme terorisme di Indonesia yang cukup tinggi dan bisa menjadi ancaman bagi bangsa tentu menjadi perhatian tersendiri bagi Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk itu agar penyebaran paham radikal terorisme ini tidak mudah masuk ke lembaga BUMN, maka Menteri BUMN, Rini Soemarno merasa bahwa para Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh perusahaan BUMN …

Banjarmasin – Rapat Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme yang selama ini digelar oleh Subdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum pada Direktorat Penegakan Hukum di Kedeputian II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dirasa telah memberikan manfaat yang berarti bagi Aparat Penegak Hukum yang ada di masing-masing wilayah. Hal tersebut diungkapkan …

Banjarmasin – Keberadaan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai Badan Negara yang bertugas dalam bidang penanggulangan terorisme telah diperkuat dengan disahkannya Undang – Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.sebagai pengganti atas Undang – Undang No.15 Tahun 2003. “BNPT mempunyai Tugas Pokok untuk merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di …