Yogyakarta – Direktorat Pencegahan di Badan Nasional PenanggulanganTerorisme (BNPT) memiliki tugas penting dalam melaksanakan upaya pencegahan dengan melakukan pengawasan terhadap ancaman terorisme. Karena pencegahan penanggulangan terorisme dilakukan baik di wilayah perbatasan, monitoring dan analisa serta kontra propaganda di dunia maya maupun pemberdayaan seluruh komponen masyarakat.
Tentunya ini dilakukan guna meminimalisir penyebaran pengaruh paham radikal terorisme di lingkungan masyarakat. Diharapkan akan dapat menumbuhkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh paham radikal dan terorisme.
Hal tersebut dikatakan Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis pada acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Direktorat Pencegahan Tahun Anggaran (TA) 2019 dan Perencanaan Program Kegiatan Direktorat Pencegahan TA 2020 yang berlangsung di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, Kamis (5/12/2019).
“Rapat evaluasi ini dapat dijadikan sebagai panduan bersama tentang bagaimana seluruh potensi, peran, dan keterlibatan yang selama ini dilakukan oleh seluruh pihak dapat berjalan secara sinergis dan koordinatif sehingga dapat menghasilkan program dan kegiatan pencegahan yang komprehensif dan tepat sasaran,” ujar Deputi I BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis.
Lebih lanjut Deputi I mengatakan bahwa evaluasi dan perencanaan dalam suatu organisasi merupakan tahapan penting yang merupakan bagian dari fungsi manajemen organisasi.
“Maksud dan tujuan rencana program dan evaluasi ini untuk mengetahui segala kekurangan-kekurangan kita yang sudah kita laksanakan selama tahun anggaran 2019 untuk kita perbaiki pada tahun program 2020. Sehingga hal-hal yang kurang di 2019 tidak kita ulangi lagi tentu harapannya agar BNPT lebih maju lagi kedepan,” tutur Jenderal berpangkat Bintang Dua tersebut.
Ke depannya mantan Komandan Satuan Induk Badan Intelijen Strategis (Dansat Induk Bais) TNI ini juga menyampaikan bahwa kedepannya akan ada pemekaran organisasi di lingkungan BNPT itu sendiri awalnya hanya tiga kedeputian akan berkembang menjadi enam kedeputian.
“Direktorat Pencegahan ini akan berubah karena akan ada pemekaran organisasi BNPT ke depan. Contoh seperti Subdit Kontra Propaganda yang menangani narasi kontra propaganda dan kontra ideologi ini akan menjadi kedeputian Kontra Radikalisasi. Jadi nanti akan ada Direktur tersendiri untuk Kontra Propaganda, Kontra Ideologi dan Kontra Narasi, sehingga lebih fokus dalam bidang kerjaan masing-masing,“ ucap alumni Akmil tahun 1986 ini.
Karenanya mantan Komandan Korem (Danrem) 173/Praja Vira Braja, Kodam XVII/Cenderawasih ini.
mengatakan dalam kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang yang juga berkaitan dengan pemekaran organisasi ini.
“Tujuan kita adalah untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien kepada organisasi dalam penggunaan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Dengan adanya pemekaran ini menjadi salah satu yang akan menjadi diuntungkan di 2020 dengan catatan ada dukungan anggarannya dari pemerintah,” ungkapnya
Lebih lanjut Pria yang dalam karir militernya dibesarkan dari Pasukan ‘Baret Merah’ Kopassus TNI-AD ini mengungkapkan bahwa rencana program yang dibuat tentu harus berkesinambungan dengan program yang telah ada sebelumnya, jadi tidak sampai terputus.
“Yang jelas yang akan kita lakukan di 2020 ini adalah kelanjutan atau berkesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak boleh kita buat sendiri karena semuanya adalah sambungan, diluar itu masih ada juga tugas-tugas khusus oleh presiden seperti rencana untuk Jawa Barat dijadikan contoh pencegahan terorisme di seluruh Indonesia yang didelegasikan kepada BNPT. Kalau ini berhasil presiden nanti akan memerintahkan untuk seluruh provinsi mengikuti yang ada di Jawa Barat,” ujar mantan Komandan Grup 3/Sandi Yudha Kopassus ini mengakhiri