Oknum Pegawai KAI Ditangkap Densus 88 terlibat Terorisme, Komisaris Utama PT KAI : Saya Sangat Kaget

Jakarta – Ditangkapnya oknum salah satu pegawai di lingkungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI) berinisial DE oleh aparat Detasemen Khusus (Densus) 88/Anti Teror Polri yang diduga terlibat jaringan terorisme membuat Komisaris Utama (Komut) PT KAI, Prof Dr. KH. Said Aqil Sirodj, MA, sangat kaget.

“Saya orang yang sangat kaget. Di kalangan KAI ini ada yang menjadi terduga teroris. Dan saya yakin masih ada lagi, itu tidak sendirian,” ujar Prof Dr. KH Said Aqil Sirodj.

Hal tersebut dikatakan Prof. KH. Said Aqil saat menghadiri acara “Townhall Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero)” yang diselenggarakan oleh PT KAI.  Acara yang digelar di Kantor PT KAI Jakarta Railway Centre (JRC), Rabu (23/8/2023) ini dihadiri langsung oleh seluruh jajaran Direksi dan juga diikuti oleh seluruh pegawai KAI yang sedang tidak bertugas di seluruh Daerah Operasi (Daops), Divisi Regional (Divre) se-Indonesia, Divisi Light Rail Transit (LRT) serta jajaran anak perusahaan secara online.

 Lebih lanjut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2021 ini menjelaskan, tindakan terorisme itu adalah tindakan yang berlawanan dengan agama, agama apapun,  terutama agama Islam. Karena dalam Al Quran surat An’am ayat 108 dikatakan, ‘Wa lā tasubbullażīna yad’ụna min dụnillāhi’, yang artinya kamu jangan mencaci maki non muslim.

“Jangan mencaci maki non muslim yang berdamai dengan kita, bersaudara dengan kita. Karena itu adalah sahabat kita, saudara kita. Tidak boleh dianggap musuh,” ujarnya.

Dirinya juga mengatakan, dalam surat Al Baqarah ayat 193 juga dikatakan, ‘fa lā ‘udwāna illā ‘aladh-dhālimīn’. Yang artinya tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum.’

“Jadi selama itu orang tidak melanggar hukum, agamanya apapun, sukunya apapun, maka dia adalah saudara kita,” ujarnya.

Karena Indonesia ini menurutnya bukanlah negara agama, tetapi ini adalah negara kebangsaan yang merekrut semua komponen yang ada. “Itu sudah merupakan keputusan founding fathers kita termasuk dari kalangan Nahdlatul Ulama,” ujar Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) ini.

Untuk itu kedepannya dirinya meminta kepada seluruh perusahaan BUMN dan juga isntansi pemerintah lainnya untuk  melakukan deteksi dini dan pengawasan internal terhadap para pegawainya agar tidak terjerat dalam masalah radikalisme dan terorisme. Pemberian materi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air juga harus terus dilakukan perusahaan -perusahaan BUMN dan instansi pemerintah lainnya kepada para pegawai sebagai upaya memperkuat imunitas dari paham-paham tersebut

“Tentunya harus terus menerus seperti ini, tidak cukup hanya sekali. Dan tidak cukup hanya di pusat tetapi harus di setiap Daop atau Divisi Regional, dan harus juga di setiap BUMN. Termasuk juga di kementerian-kementerian. Bisa kita lihat lah saya berani bertanggung jawab ngomong seperti ini. Di Telkom, PLN, Pertamina, Direktorat Jenderal Pajak itu banyak sekali (yang terpapar),” ujarnya.

Kyai Said yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) ini juga merasa heran karena paham radikal ini bisa masuk di hampir semua kantor BUMN.  Bahkan yang lebih heran lagi menurutnya khotib-khotib di BUMN, berkhutbah di BUMN tapi malah menyerang pemerintah.

“Telinga Saya pernah dengar sendiri, di Pertamina, salat Jumat di Pertamina khatibnya itu namanya Situmorang dia itu menghantam pemerintah, menganggap pemerintah itu thogut, dan sebagainya. ‘Selama tidak menegakkan hukum Islam maka negara thogut,  pemerintah thogut dan harus kita perangi’. Itu khutbahnya di BUMN, tapi anti pemerintah, saya pernah dengar sendiri, ngeri sekali,” kata Wakil Presiden Organisasai Agama Sedunia ini miris..

Oleh karena itu dirinya meminta kepada semua pihak untuk berperan agar kejadian serupa tidak kembali ditemukan di lingkungan lembaga negara maupun di masyarakat. “Tentunya semua kita bertanggung jawab,” ujar Kyai Said Aqil mengakhiri.

Acara Townhall meeting ini juga menghadirkan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Prof Dr. Irfan Idris, MA, Kasatgaswil DKI Jakarta Detasemen Khusus (Densus) 88/Anti Teror Polri, Kombes Pol Dani dan Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata sebagai narasumber.