Nasional

Jakarta – Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai, meminta masyarakat yang terpapar radikalisme untuk berhenti membawa nama agama dan tuhan dalam melakukan kekerasan hingga terorisme. “Berhentilah membawa nama agama dan tuhan untuk melakukan kekerasan, terorisme, melakukan pembunuhan, melakukan makar. Ini yang sudah terjadi di kita kan,” kata Ansyaad di Hotel Ibis Tamarin, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (07/03/2020). …

Jakarta – Gagalnya Finalis Puteri Indonesia 2020 Loise Kalista Iskandar saat mengucapkan teks Pancasila, menarik perhatian publik tanah air. Respon beragam bermunculan dari publik. Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo turut menanggapi kejadian itu. Menurut Rohaniwan yang akrab disapa Romo Benny menyarankan Finalis Puteri Indonesia perlu diberikan pembekalan terkait wawasan kebangsaan, khususnya nilai-nilai Pancasila. “Dalam ajang Puteri Indonesia, …

Jakarta – Belum lama ini pemerintah menegaskan tidak akan memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks teroris Islamic State (ISIS) ataupun yang terlibat jaringan teroris lainnya ke Tanah Air. Namun pemerintah harus menyiapkan keputusan jika persoalan ini menjadi isu global dan isu HAM. “Pemerintah perlu siapkan pernyataan jika masalah ini sampai ke PBB,” kata Wakil Rektor Universitas Islam International Indonesia, Prof …

Jakarta – Mantan narapidana teroris (napiter), Haris Amir Falah menyebut anggota teroris Islamic State (ISIS) perempuan cenderung lebih radikal dan militan dibanding anggota laki-laki. Hal itu, menurutnya, berlaku pada kondisi sekarang. “ISIS itu belakangan jauh lebih radikal perempuan. Dulu perempuan tidak diikutsertakan. Sekarang perempuan lebih militan dari laki-laki,” kata Haris dalam diskusi akhir pekan bertajuk ‘WNI ISIS Dipulangkan atau Dilupakan?’ …

Yogyakarta – Sosialisasi pencegahan radikalisme dan terorisme harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat, baik lingkungan masyarakat umum, lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN), swasta, dan lain-lain. Kalau sosialisasi berjalan dengan baik, masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia bisa teratasi dengan baik pula. Pernyataan itu diucapkan Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulalngan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI …

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut permintaan uang tebusan dari kelompok bersenjata Abu Sayyaf di selatan Filipina usai menyandera WNI merupakan hal yang biasa. Kelompok teroris tersebut diketahui meminta 30 Juta Peso atau sekitar Rp8,4 miliar jika ingin WNI yang mereka sandera dibebaskan. Mahfud menilai kelompok ini sudah berulang kali melakukan penculikan …

Jakarta – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendukung upaya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memberikan informasi dan sharing knowledge terkait dengan Keamanan Siber. Hal ini disampaikan Kepala BSSN Hinsa Siburian bahwa serangan siber di Indonesia tidak akan teratasi jika hanya ditangani oleh salah satu sektor saja. “Kolaborasi dari setiap pihak diperlukan. Kolaborasi dan sinergi dari kalangan akademisi, kalangan bisnis, …

Jakarta – Masalah intoleransi, radikalisme dan terorisme dinilai sebagai persoalan bangsa yang harus segera diatasi. Anggota Komisi VIII Fraksi PKB DPR RI Maman Imanulhaq mengatakan, bahaya laten intoleransi, radikalisme dan terorisme jangan sampai dilupakan di tengah berbagai isu seperti penyebaran virus Corona. “Kalau isu Corona ada masanya. Tapi kelompok intoleran, radikal ini kalau sudah memasuki kalangan bawah bahkan di kalangan …

Jakarta – India sedang diuji dengan tantangan keragaman. Konflik sekterian agama menjadi penyebab munculnya konflik horizontal yang meluas. Tidak seharusnya konflik sektarian di manapun asalnya ini disikapi dengan dalih solidaritas komunal. Hendaknya kita tidak ikut terprovokasi dalam konflik sektarian dan tetap merawat persaudaraan berbangsa dan bernegara. Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Prof. Dr. Siti Musdah …

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyebut ada 17 calon pejabat eselon I diduga terpapar paham radikal. Selain paham radikal, Tjahjo juga menyebut ada calon eselon I mencurahkan isi hatinya saat sempat kebingungan ketika akan merekrut pejabat eselon I di lembaga negara. Kegalauan itu, kata Tjahjo, karena dia mengetahui fakta adanya keberadaan pejabat di …