Nasional

Yogyakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak guru dan mubaligh Muhammadiyah untuk mewaspadai penyebaran radikalisme dan terorisme yang menggunakan kendaraan agama. Itu penting karena Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia memiliki jaringan luas, baik di jalur pendidikan maupun dakwah. “Mulai dari PAUD sampai universitas, radikalisme itu terus menyebarkan pahamnya. Makanya guru dan mubaligh Muhammadiyah harus selalu …

Yogyakarta – Muhammadiyah tetap memegang teguh komitmen bahwa Indonesia adalah darul ahdi wa syahadah yang artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional. Komitmen itu pula yang menjadi senjata Muhammadiyah dalam melawan berbagai upaya yang ingin merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Muhammadiyah meyakini NKRI adalah hasil komitmen bersama, hasil kesepakatan bersama para anak bangsa, termasuk tokoh muhammadiyah dan tokoh umat …

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai langkah pemerintah menyusun keputusan presiden (keppres) untuk mencabut status kewarganegaraan 689 eks pendukung Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) sudah tepat. Aturan tersebut dapat memperkuat regulasi yang ada. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) itu menjelaskan status kewarganegaraan secara otomatis hilang jika seseorang terbukti masuk ke dalam organisasi teroris. …

Jakarta – Sebanyak 37 narapidana kasus terorisme dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat, dan Lapas Cipinang, Jakarta, ke Lapas Nusakambangan dan Lapas Cilacap Jawa Tengah. Pemindahan 37 napi kasus terorisme itu dalam rangka pembinaan. Koordinator Lapas se-Nusakambangan dan Cilacap, Erwedi Supriyatno membenarkan adanya pemindahan puluhan napi kasus terorisme itu. “Menurut info iya, tapi jamnya belum tahu, …

Mataram – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah hingga kini masih belum memutuskan kebijakan soal pemulangan anak-anak WNI eks ISIS. Hal tersebut saat ini dalam tahap pertimbangan. “Soal kepulangan anak WNI eks ISIS masih dipertimbangkan,” kata Ma’ruf Amin, seperti dikutip Antara, Rabu (19/2/2020). Hal itu disampaikan Wapres usai mengisi kuliah umum dengan tema ‘Penangkalan Faham Radikalisme’ di Universitas Mataram …

Semarang – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menggandeng berbagai elemen masyarakat guna mencegah muncul dan berkembangnya gerakan radikal yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Penanggulangan radikalisme sebagai bibit dari terorisme mutlak membutuhkan sinergi dari seluruh pihak,” kata Kepala Badan Kesbangpol Jateng Haerudin di Semarang, seperti dikutip Antara, Rabu (19/2). Ia menyebutkan selain organisasi keagamaan seperti …

Jakarta –Tugas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) ke depan selaku mitra strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yamg ada di 32 provinsi di Indonesia dalam usahanya untuk membentengi masyarakat dari pengaruh penyebaran paham radikal terorisme tentu semakin berat. Hal ini dikarenakan penyebaran paham radikal terorisme di masyarakat masih terlihat masif. Oleh karena itu kedepan FKPT dalam menjalankan programnya bersama masyarakat …

Jakarta – Pancasila merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang diperas dari nilai budaya dan ajaran agama. Karena itulah, agama dan Pancasila sepatutnya tidak dipertentangkan. Pasalnya, agama dan Pancasila itu merupakan satu kesatuan bagi bangsa Indonesia. Rektor IAIN Palangkaraya Dr. H. Khairil Anwar M.Ag mengungkapkan, untuk menguatkan pemahaman hubungan antara Pancasila dan agama, masyarakat harus diberikan wawasan kebangsaan, moderasi beragama, …

Ngawi – Seorang narapidana teroris (Napiter) Setiawan Hadi Putra alias Iwan alias Abu Izul bebas murni dari Lapas Klas IIB Ngawi, Rabu (19/2/2020). Pria 36 tahun itu bebas setelah menjalani hukuman selama 4 tahun. Kapolres Ngawi AKBP Dicky Ario Yustisianto mengatakan, narapidana yang terlibat dalam kasus pembunuhan Kepala Polsek Ambalawi Iptu Abdul Salam pada 2014 itu dibebaskan sekitar pukul 05.25 …

Jakarta – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai tepat langkah pemerintah mendata para terduga teroris pelintas batas untuk menentukan status kewarganegaraan. Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mendata seluruh WNI yang diduga menjadi teroris pelintas batas. “Tepat jika Menko Polhukam menginstruksikan …