Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!

Jakarta – Pro-kontra tentang keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam revisi UU No 15 Tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih berlanjut. Tetapi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Setya Novanto menyatakan setuju dengan keterlibatan TNI dalam penanganan teroris di Indonesia. Dikatakan, perlu adanya sinkronisasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan TNI dalam memberantas terorisme. Sinkronisasi itu dimaksudkan agar …

Jakarta – Kolaborasi nilai-nilai Pancasila dan bulan Ramadan akan sangat dahsyat untuk memerangi paham radikal terorisme. Karena itu langkah pemerintah mencanangkan Pekan Pancasila yang kebetulan jatuh bersamaan di bulan Ramadan dinilai tepat, untuk kembali memperkuat nilai kebangsaan dan keagamaan dalam menangkal ancaman terorisme dan segala bentuk intoleransi lainnya. “Bulan Ramadan ini menjadi momentum terbaik untuk kembali mengingatkan anak bangsa tentang …

Jakarta- Praktisi pendidikan Dr Emrus Sihombing mendukung Presiden Joko Widodo mengambil bagian dalam menentukan sosok yang bakal menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN). Langkah ini dinilainya tepat untuk menyelamatkan para calon intelektual dari pengaruh paham radikal. “Saya sangat mendukung langkah itu demi tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di Tanah Air. Langkah Presiden Djoko Widodo itu jangan disalahtafsirkan. Saya siap …

Jakarta – Eskalasi serangan teror yang belakangan makin meningkat mengguncang sejumlah lokasi keramaian di berbagai negara, perlu ditanggapi dengan peningkatan kewaspadaan internasional. Peringatan itu dikemukakan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Rofi Munawar dalam keterangan pers, Selasa (6/6/2017). Rofi Munawar menegaskan, serangan-serangan teror tersebut sangat menganggu kerja sama internasional dalam menjaga perdamaian dunia yang menjadi agenda utama konstitusi …

Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolirian Republik Indonesia (Polri), harus terlibat bersama dalam penindakan terorisme. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, terkait pelibatan TNI dalam Undang-Undang Antiterorisme yang masih alot dibahas antara pemerintah dan DPR. Dikatakan, filosofi penegakan hukum dalam UU Antiterorisme harus dilengkapi dengan filosofi mengenai gangguan keamanan, baik terorisme maupun separatisme. Perubahan …

Jakarta – Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengungkapkan fakta yang mengejutkan tentang keberadaan keluarga pimpinan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Abu Bakr al Baghdadi. Keluarga pimpinan ISIS itu ada di Indonesia, tepatnya di Solo, Jawa Tengah. Namun, Wawan Hari Purwanto tidak menyebutkan identitas mereka. “Ya, tidak boleh kalau nama dan sebagainya. Hubungan …

Yogyakarta – Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, revisi UU No 15 Tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus dilakukan pemerintah dan DPR RI. Karena pada UU tersebut kelompok terorisme masih tetap diberi ruang untuk melakukan aksinya. “Jika kita masih tetap memakai UU No 15 Tahun 2003, artinya kita masih memanjakan teroris, ” kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada …

London – Sebuah serangan di London yang diklaim sebagai ulah kelompok teroris belakangan ini mendapat respon keras dari walikota London, Sadiq Khan. Serangan yang menewaskan 7 orang dan terjadi hanya beberapa hari sebelum pemilu Inggris pada 8 Juni mendatang itu disebutnya tidak akan menggetarkan semangat warga untuk melaksanakan pemiltu tepat waktu. Justru, masih menurutnya, pemilu harus tetap dilaksanakan sesuai jadwal …

Baaj – Kelompok teroris internasional ISIS mengalami kekalahan telak dari pasukan milisi Syiah dukungan tentara Irak di kota Baaj. Kota yang telah lama menjadi tujuan pelarian dan persembunyian kelompok ISIS ini berhasil direbut dalam sebuah serangan tanpa perlawanan dari milisi ISIS yang sebagian besar telah kabur saat tahu hendak diserang milisi Syiah. Kota Baaj yang terletak di sebelah barat daya …

Jakarta – Sebanyak 79,3 persen warga negara Indonesia (WNI) menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berubah menjadi khilafah. Fakta itu dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) setelah mengadakan survei terkait penilaian publik terhadap NKRI dan Islamic State Iraq and Syria (ISIS). Menurut pendiri SMRC Saiful Mujani, sekitar 9,2 persen secara nasional mempunyai aspirasi ingin mengganti NKRI dengan khilafah dalam …