Banyuwangi – Peningkatan resiliensi masyarakat merupakan usaha bersama
untuk mewaspadai paham radikal terorisme. Pernyataan itu diucapkan
oleh Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (BNPT) Provinsi Jawa
Timur, Prof Hesti Armiwulan pada kegiatan Kenali dan Peduli Lingkungan
Sendiri (KENDURI) di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi,
Rabu (23/10/2024).
Kegiatan itu mengangkat ‘Kenduri untuk Wujudkan Desa Siaga dengan
Resiliensi’ sangat penting untuk mewaspadai paham radikal sebagai
bagian dari pencegahan radikal terorisme.
“Resiliensi merupakan kemampuan suatu sistem sosial untuk
mempertahankan keutuhan atau integrasi sosialnya, pada saat dan/atau
setelah mendapat gangguan baik dari dalam maupun dari luar,” ujar
Ketua FKPT Jawa Timur, Hesti Armiwulan.
Peningkatan resiliensi masyarakat, lanjut Hesti, merupakan usaha
bersama untuk mewaspadai paham radikal terorisme sebagai bagian dari
upaya pencegahan terorisme, dalam rangka merawat perdamaian, toleransi
dan kebhinekaan Indonesia.
Ada beberapa poin penting dalam masalah ini. Di antaranya, kontrol
emosional, masyarakat yang tetap mengedepankan nilai-nilai budaya akan
mampu mengontrol diri meski saat menghadapi masalah. Berikutnya adalah
keyakinan diri, terbentuknya Desa Siaga menjadi jalan penting mencegah
dan menanggulangi sikap ekstremisme dan radikalisme.
Berikutnya, dukungan sosial. Dengan dukungan sosial akan mampu
menghadirkan orang lain saat menghadapi masalah. Tradisi masyarakat
Indonesia di antaranya gotong-royong. Ini menjadi penguat di
masyarakat dan terpeliharanya kearifan lokal.
“Dalam konteks desa siaga, dimaksudkan agar masyarakat di berbagai
lapisan, siap menghadapi masalah, termasuk tantangan adanya sikap
intoleran, ekstremisme, radikalisme, terorisme,” tegasnya.
Salah satu pakar media yang menjadi pembicara dalam kegiatan ini,
Yoseph Adi Prasetyo, mengingatkan bahaya ekstremisme dan radikalisme
dari media sosial.
“Perlu kehati-hatian dalam memahami personal di media sosial.
Algoritma, ruang gema, dan poskebenaran, yang penting diperhatikan,”
ujar mantan Wakil Ketua Komnas HAM ini.
Mewakili Pimpinan BNPT, Koordinator Konvensi dan Resolusi
Internasional BNPT, Isheri, mengatakan, tahun 2023 adalah tahun zero
terrorist attact di Indonesia. Namun di bawah permukaan terjadi
peningkatan gerakan ideology secara sistematis, massif dan terencana
untuk memperkuat organisasi dan proses radikalisasi dengan target
perempuan, anak dan remaja.
“Kebijakan pemerintah melalui BNPT adalah mempersempit ruang gerak
penyebaran ideologi radikalisme, kontra radikalisasi dan
Deradikalisasi, mengembalikan pemahaman kelompok radikal dari extrim
menjadi moderat,” terang dia.