BATANG – Untuk menanggulangi ancaman paham ISIS atau paham yang mengancam dan merongrong negara dan Pancasila, Kabupaten Batang memiliki strategi agar wilayahnya terhindar dan jauh dari paham tersebut.
“untuk menolak paham ISIS di Kabupaten Batang, semuanya harus menjalankan strategi, yaitu semua komponen masyarakat, terutama semua ormas Islam dan tokoh masyarakat agar bersatu agar Batang bisa ayem, tentrem, bersahabat dan berasudara untuk membangun dengan suasana kondusif,” ujar Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo saat membuka kegiatan Tatap Muka Forkopimpda dengan tokoh masyarakat se Kabupaten, dengan tema ISIS Merongrong Pancasila dan Agamamu, Senin kemarin..
Selain itu, semua pihak harus guyub rukun membangun Batang dibarengi doa, sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera. Hal ini dapat menghindari paham-paham radikal masuk ke daerah, seperti ISIS dan paham yang merong-rong Pancasila.
“Kebersamaan kami bersama masyarakat Kabupaten Batang sudah 3,5 tahun, sehingga saya sedikit paham dengan karakter masyarakat. Di Batang ini bisa diperkirakan kalau ribut dan yang menjadi topik pembicaraan di dunia maya seperti FB dan lainnya adalah masalah bantuan yang berasal dari BP3D, dan kalau ada rotasi jabatan,” jelasnya.
Bupati juga berharap masyarakat dapat hidup rukun dan bersahabat, sehingga suasana kondusif dapat terjaga dan pembangunan akan berjalan lancar serta dapat terciptanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga menginginkan tokoh masyarakat, seperti Kyai dan Ustadz untuk tidak ikut dalam membicarakan empat hal atau masalah. Yaitu masalah politik yang syarat dengan kepentingan, membicarakan khilafiah perbedaan masalah dalam menjalankan ibadah, membicarakan masalah syilafiah atau dana bantuan dari pemerintah dan masalah aib masyarakat.
“Kalau hal ini dapat dilaksanakan di Kabupaten Batang, maka nantinya dapat meraih kejayaan umat Islam di Batang,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Agung Wisnu Barata, menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan untuk terjalinnya silaturahmi antara jajaran pimpinan kepala daerah dan masyarakat.
“Selain itu, juga bisa tercipta sambung rasa dengan masyarakat, sehingga tercipta suasana aman dan kondusif serta mendapatkan informasi dua arah antar kepentingan masyarakat dan kepala daerah,” tandas Agung. (rul)