Batam – Pengelolaan manajerial wilayah perbatasan tidaklah semudah yang dibayangkan orang. Wilayah perbatasan adalah wilayah yang paling potensial terjadinya sejumlah aksi kejahatan yang bersifat transnasional. Sejumlah persoalan ‘khas’ wilayah perbatasan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi sejumlah negara di dunia.
Dalam konteks Indonesia, pengawasan dan perbaikan sistem perbatasan wilayah merupakan satu hal yang sangat krusial. Apalagi mengingat luas wilayah Indonesia dan banyaknya wilayah perbatasan yang mengitari pulau-pulau Nusantara. Secara teritori Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Fiipina, Singapura, Papua New Guena,Timor Leste, dan Australia.
Kondisi itulah yang menyebabkan posisi perbatasan Indonesia menjadi rawan dan rentan terhadap sejumlah ancaman. Diantara ancaman dan permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah penyelundupan orang dan barang terlarang. Penjualan manusia ke luar atau masuknya sejumlah imigran gelap ke wilayah Indonesia adalah dua dari banyak contoh mengenai hal ini. Sementara masalah barang ilegal yang masuk dan menjadi momok bagi Indonesia adalah Narkoba.
Persoalan pembalakan liar dan penjualan kayu secara ilegal ke luar Indonesia juga menjadi masalah serius. Demikian pula dengan masuknya kapal asing ilegal yang melakukan penangkapan Ikan. Rumitnya masalah dan luasnya wilayah kepulauan Nusantara menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.
Salah satu hal yang juga menjadi masalah besar bagi Indonesia belakangan tahun terakhir adalah ancaman terorisme. Sejumlah fakta yang pernah terungkap menyebut bahwa jaringan terorisme seringkali memanfaatkan lemahnya pengawasan perbatasan di Indonesia untuk memasukkan orang dan senjata. Persoalan ini merupakan persoalan yang sangat serius!
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk berkoordinasi soal penanggulangan teror dengan instansi terkait, berinisiatif melakukan kegiatan yang menumbuhkan wawasan kepengawasan kewilayahan perbatasan. Dengan cara seperti ini, bersama instansi terkait BNPT telah menjalankan fungsi koordinatifnya dalam pencegahan terorisme.
Sejumlah peserta yang ditemui tim Pusat Media Damai (PMD) BNPT menyampaikan apresiasi positif atas diselenggarakanya kegiatan seminar nasional seperti ini. Menurut peserta, penambahan wawasan mengenai bahaya terorisme di wilayah perbatasan sangat krusial untuk menjadi dasar dan modal dalam melaksanakan tugas dan fungsi, apalagi para peserta merupakan garda terdepan dalam pengawasan perbatasan.
“Jujur saja kami sangat butuh input dari BNPT mengenai fenomena terorisme yang mengancam wilayah-wilayah di perbatasan Indonesia supaya kami lebih hati-hati,” ujar salah satu peserta dalam sesi ramah tamah dan makan malam.
Mereka pun berharap kegiatan serupa juga bisa terus dilakukan oleh BNPT di masa yang akan datang dengan melibatkan jumlah yang lebih banyak. Dengan banyaknya orang yang mengetahui persoalan terorisme di perbatasan diharapkan kewaspadaan dan kinerja pengawasan wilayah dapat terus ditingatkan untuk menjamin keamanan dan stabilitas nasional dalam negeri.
Acara seminar nasional ini akan melibatkan sejumlah instansi terkait wilayah perbatasan, seperti Imigrasi, Kejaksaan, Polisi, dan TNI. Sejumlah pejabat instansi terkait dijadwalkan akan hadir dan memberi sejumlah paparan tentang apa dan bagaimana ancaman terorisme di wilayah perbatasan. Seminar Nasional yang akan digelar mulai besok hingga lusa (Kamis & Jumat, 5-6-2015) ini akan dibuka langsung oleh Kepala BNPT Komjen Saud Usman Nasution.