Beranda / Opini / Peran Indonesia di Kancah Regional dalam Membantu Myanmar

Peran Indonesia di Kancah Regional dalam Membantu Myanmar

Sikap Politik Terbuka dan Bebas Aktif

Sebagai bangsa serumpun di Asia, tentu Indonesia menaruh simpati dan empati yang begitu besar terhadap penderitaan bangsa Burma, sebutan umum untuk orang Myanmar. Khusus untuk krisis Rohingya, Indonesia melalui Ibu Menlu Retno Marsudi telah mengambil sikap.

Rasa takut, cemas, dan hilangnya kreatifitas warga Rohingya turut dirasakan oleh Indonesia termasuk Ibu Menlu RI.

Dari berbagai literatur dan dialog dengan otoritas Myanmar sebanyak 42 Ribu jiwa termasuk 37.000 anak-anak dinyatakan kekurangan gizi atau moderate acute malnutrition ( MAM), bahkan di antaranya ada 3.000 yang mengalami gizi buruk, dan 30′ 50% berpotensi kematian. Persis kurun Waktu 20 November hingga 3 Desember 2016, Tim SOS Rohingya ACT telah menyalurkan 480 paket nutrisi dan pendidikan.

Bagaimana sikap Indonesia sebagai sahabat lama? Berbicara sikap sering diartikan sebagai posisi, cara pandang, reaksi atas suatu fenomena dengan nilai setuju atau tidak. Implementasinya bisa berbentuk perlawanan, penentangan, protes, masa bodoh, skeptis, bahkan mendukung. Sikap seperti itu yang  pasti apabila tidak dikelola dapat melahirkan konflik. Sikap secara harfiah dapat juga dipersepsikan sebagai reaksi atas suatu kondisi,  yang biasanya justru datang dari pihak di luar pusaran persoalan.

Dalam dunia bisnis sikap selalu dipastikan membawa dampak pada untung atau rugi, kecuali tidak bersikap sama sekali, atau hanya menjadi penonton.  Dalam dunia politik, sikap selalu diartikan sebagai mendukung, menentang  berseberangan, abstain atau golput yang tidak bersikap sama sekali.  Tidak menolak dan tidak pula mendukung.

Contoh sikap “tegas” itu adalah sikap politik luar negeri Indonesia yang telah ditunjukan oleh Menlu RI terkait isu Rohingya. Posisi Indonesia sangatlah jelas. Penulis, masih ingat  dan mencatat apa yang tersiar dalam website Kemlu RI yang dirilis pada Selasa, 29 Agustus 2017 yang memuat poin sikap, diantaranya ; 1) Indonesia mengecam serangan kelompok bersenjata kepada pos polisi dan fasilitas penampungan pengungsi di Maungtaw, Rakhine State pada 25 Agustus 2017 yang telah mengharuskan ratusan orang mengungsi dan menyebabkan putaran kekerasan baru. 2) Indonesia juga menyesalkan jatuhnya korban, baik korban jiwa maupun luka-luka. 3) Indonesia mengharapkan Pemerintah Myanmar segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan dan memberikan perlindungan kemanusiaan secara inklusif. 4). Indonesia juga mendorong semua pihak segera menghentikan aksi kekerasan, berkontribusi terhadap pemulihan keamanan, serta menghormati hak asasi manusia masyarakat di Rakhine State, termasuk masyarakat Muslim. 5). Situasi di Rahkine State sangat kompleks. Kerja sama semua pemangku kepentingan diperlukan agar perdamaian, keamanan, stabilitas dan pembangunan inklusif, dapat dilakukan di Rakhine State. 6). Situasi yang damai, aman, dan stabil di Myanmar, termasuk di Rakhine State, penting untuk mendukung terjaganya stabilitas di ASEAN dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan.7). Indonesia akan lanjutkan kerja sama dengan Myanmar dalam proses rekonsiliasi, demokratisasi, dan pembangunan inklusif, termasuk upaya implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan.

Memindai Perbantuan Indonesia

Sebagai sesama bangsa dalam kerangka Asean, Indonesia sebagai bangsa yang terbesar di kawasan tentu merasa terpanggil untuk ikut berperan dalam menuntaskan persoalan di Myanmar. Pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan kasus internal konflik domestik,  homegrown terrorism seperti di Ambon, Poso, dan kasus separatis Aceh pada masa lalu, kiranya layak dipertimbangkan oleh Negara-negara Asean, terlebih Myanmar yang sedang bergolak.

Tentu semuanya itu harus dipertimbangkan dengan kalkulasi matang dan cermat dengan melihat aspek geopolitik regional, hak asasi manusia dan kekuatan ekonomi  Negara. Akhirnya Indonesia memutuskan untuk mengambil peran dalam membantu penyelesaian konflik Myanmar. Memang, pada  awalnya ada keraguan apakah Indonesia akan bisa membantu Myanmar secara maksimal.

Tapi demi melihat adanya berbagai kesamaan, baik budaya dalam masyarakat, yang ramah hospitalitas, agamais, terpeliharanya toleransi, serta melihat historis perjuangan masa lalu di mana kedua negara dan masing masing founding father pernah saling mewujudkan usaha kemerdekaan  bersama, maka bantuan Indonesia di Rakhine menjadi satu-satunya bantuan yang diijinkan pengiriman secara langsung. Hal ini bisa terlaksana tentu karena pendekatan inklusif yang diterapakan dan “non megaphone diplomacy” yang dilakuka oleh Menlu RI setelah insiden tanggal 9 Oktober 2016 dan 25 Agustus 2017 lalu.

  1. Bantuan respon cepat

a.Uang sejuta US dolar

Penyerahan bantuan Pemerintah Indonesia ke Rakhine State pada tanggal 13 Mei 2013, pukul 16:00 waktu setempat, di kantor Kementrian Urusan Perbatasan Republik Uni Myanmar di Nay Pyi Taw dan juga telah ditandatangani berita acara  penyerahan  bantuan  dari Pemerintah Republik lndonesia kepada Pemerintah Republik  Uni  Myanmar. Bantuan tersebut berupa US$  1.000.000 (Satu Juta Dolar Amerika) untuk digunakan bagi pembangunan 3 (tiga) sekolah dasar, yang masing-masing dilengkapi dengan sebuah ruang multifungsi, 1(satu) sekolah di Desa Sambalay, Minbya Township,  1  (satu) sekolah di Desa  Thaykan,  Minbya  Township,   dan   1(satu) sekolah di Desa Mawrawaddy, MaungdawTowns di Rakhine State di Myanmar uang sejuta US dolar .

b.Pembangunan sekolah

Selanjutnya, pada tanggal 13  Agustus2013, rapat Komite Tender telah dilaksanakan di kantor Kementerian Urusan Perbatasan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Tender untuk melakukan proses seleksi administratif bagi 11 (sebelas) perusahaan konstruksi. Proses seleksi dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk mempertimbangkan beberapa kapasitas/kemampuan, kualitas serta harga penawaran proyek yang diajukan. Dari kesebelas perusahaan tersebut, akhirnya ditetapkan 4 (empat) perusahaan yang dinilai memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Komite Tender, yaitu perusahaan: Yekkha Pura Construction Company, Min LwinConstruction Company, Aye Myint Mo Construction Company, Min Kyan Sit Construction Company.

Pada prinsipnya, bantuan kemanusiaan Pemerintah RI sebesar US$ 1 juta tersebut, semula dialokasikan untuk pembangunan 3 (tiga) sekolah dasar/wo storey building, namun pada akhirnya diputuskan untuk membangun sekolah dasar di 4 (empat) lokasi. Hal ini merupakan salah satu keputusan dari Komite Tender yang melaksanakan pertemuan pada tanggal 13-14 Agustus 2013.

Adapun lokasi sekolah dasar tersebut dan para pemenang tender pembangunannya sebagai berikut: Di Yekkha Pura, di Thaykan  Village, Minbya, di Min Lwin, di Mawrawati Village, Maungdaw, di Aye Myint Mo, Apaukwa Village, Kyauktaw, di Min Kyan Sit, Sambalay Village, Minbya.

c.Bantuan 234.25 Kyats Myanmar

Pada tanggal 14 Agustus 2013 pukul 10:30 Komite Tender melakukan Tender 234.25 juta Kyats. Pertemuan dengan keempat perusahaan pemenang tender ditetapkan untuk melaksanakan pembangunan di satu lokasi di Rakhine State dengan nilai proyek tender masing- masing sebesar Kyats 234.25 juta dengan rincian penyerahan 2 sekolah.

d.Medical asistance

Pada tanggal  27 Agustus 2015, delegasi RI yang terdiri dari Medical Emergency Rescue Ekonomi/HOC dan Atase Pertahanan KBRI Yangon melakukan pertemuan dengan Act Chief Minister Rakhine State H.E. U Mra Aung di kantor Chief Minister Rakhine State, Myanmar. Adapun maksud dan tujuan bantuan kemanusiaan bagi penduduk di Minby Township. Kunjungan ke Rakhine tersebut dalam rangka penyerahan State terutama bagi  2 (dua) sekolah. Pemerintah RI menyampaikan bahwa hubungan baik dan saling dukung antara Indonesia-Myanmar yang terjalin sejak lama, mendorong Pemerintah Indonesia melalui kedua lembaga bantuan kemanusian, yaitu MER-C dan PKPU bekerjasama dengan KBRI Yangon dan JAPFA Comfeed Myanmar Co Ltd bermaksud ingin membantu penduduk di Sitwee, Rakhine State yang mengalami bencana banjir di Myanmar.

Baca Juga : Penegakan Hukum Garda Depan dalam Mengurai Terorisme yang Mendompleng Konflik Sosial

Adapun bantuan kemanusian dari MER-C berupa 1 unit ambulans, dan PKPU berupa 4 (empat) unit genset, serta 500 backpack yang berisi Comfeed Myanmar Co Ltd. Peralatan tulis sekolah dari KBRI Yangon dan JAPFA telah memberikan bantuan makanan dan keperluan pokok kepada penduduk di Maungtaw, Rakhine pada tanggal 25 November 2016. Bantuan tersebut diberikan kepada penduduk di 4 (empat) desa. Menteri Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Kependudukan kembali memyampaiKan bahwa Pemerintan Myanmar tengah berusaha untuk melakukan perlindungan sosial dan pembangunan di daerah tersebut sebagai prioritas utama. Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar menambahkan bahwa pentingnya untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di daerah tersebut.

Indonesia juga disampaikan kepada Penduduk Rakhine melalui Indonesia, diantaranya PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat)

  1. Peran dan Lembaga bantuan kemanusiaan

Sungguh inisiasi Indonesia telah mengagetkan banyak pemimpin Asean. Indonesia di mata Asean sebagai teman yang luar biasa setia bersedia membantu Myanmar. Dampaknya banyak pihak termasuk Lembaga lembaga dan LSM berlomba untuk turut membantu, beberapa hal yang mereka bantu seperti:

a.Unit-unit sekolah

Telah dibangun 2 (dua) unit gedung sekolah di daerah desa La Ma Chae dan Thay Kay Phyin, Sitway, Rakhine State. Bangunan gedung sekolah tersebut masing-masing berukuran 6-8 meter untuk 1 (satu) ruang kelas dan terdapat 6 (enam) ruang kelas. Ruangan kelas ini sudah dipergunakan walaupun belum dilengkapi furniture yang rencana akan diresmikan oleh KBRI pada bulan November/Desember 2016. Masing-masing sekolah memiliki 2 (dua) toilet, namun karena ada konflik, peresmian gedung Sekolah menjadi tertunda. Menurut salah satu guru dan penduduk setempat adalah merupakan gedung sekolah terbaik.

b.sumbangan beras, pakaian dan makanan balita

Pada tanggal 26 dan 27 November 2016 telah disumbangkan 3.5 ton beras kepada camp-camp pengungsian di Sitwa, Rakhine State untuk 166 kepala keluarga  yang total mencakup 4000 jiwa. Pada kesempatan itu disumbangkan juga pakaian sejumlah 3500 potong,  serta makanan untuk anak-anak dan balita.

  1. Hewan qurban

Pada hari raya Idul Adha 2016, telah disumbangkan 200 ekor sapi dan 40 ekor kambing untuk camp pengungsian di Sitwe.

     2. Terpal tenda

Setelah mendapatkan izin, PKPU memberikan bantuan terpal untuk tenda-tenda di camp- pengungsian Sitwe, Rakhine State disertai sumbangan bahan makanan dan kebutuhan pokok serta obat-obatan dan juga tim medis.

     3. Lembaga kemasyarakatan yang sangat aktif

Sesuai informasi dari PKPU terdapat beberapa lembaga kemanusiaan yaitu: Aksi Cepat Tanggap, Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, Cinta Sedekah, Muhamadiyah Disaster Management Center, Baznas, Daurul Tauhid pimpinan aa Gym, Pramuka Indonesia dan lain-lain.

     4. Badan-badan di Asean

Selain itu bantuan kemanusiaan dari negara-negara ASEAN yang tergabung dalam South East Asia Humanitarian Forum (SEAHUM) akan meminta bantuan pihak Indonesia untuk menyalurkan bantuan kemanusiaannya. Bantuan tersebut diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp. 1 Milliar. Dari hasil pantauan di lapangan semenjak konflik kemanusiaan yang terjadi di daerah Maungtaw awal bulan Oktober 2016, kondisi dan situasi para pengungsi mengalami trauma. Tidak adanya bantuan bagi para pengungsi di camp-camp pengungsian di Sitwe, Rakhine State diperlukan tim medis untuk camp-camp pengungsian Sitwe.

     5. Bantuan dari Masyarakat Indonesia

Datang melalui Rumah Zakat Indonesia yang datang ke lokasi dan memberikan 25Kg Beras  X 100 Family 1 Pack Dali X 100 Family,1  Pack Salt X 100 Family,  1 Pack lkan Asin X 100 Family, 8 Hijab 150 Pcs Tim Sympathy of Solidarity (SOS) Rohingya-Aksi Cepat Tanggap (ACT), di Rakhine State, 20 November-3 Desember 2016.

Tampak raut wajah ceria dan penuh senyuman pada ratusan anak Rohingya yang berada di salah satu sekolah tanpa nama pemukiman muslim di Sittwe, Rakhine State Myanmar. Pada 1 Desember saat Tim Sympathy of Solidarity (SOS) Rohingya dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) memberikan paket bantuan nutrisi, perlengkapan pendidikan dan perbaikan ruang sekolah bagi mereka. Sejak diberlakukannya “Operation Zone” pada 9 Oktober 2016 silam, kondisi pemukiman muslim dan 145.610 jiwa pengungsi yang terbesar di 58 di Internal Displace Person (IDP) di Rakhine state semakin memprihatinkan. Pasokan berbagai kebutuhan pangan maupun akibat dibatasinya akses masuk bagi lembaga kemanusiaan.

Sebagaimana diketahui, para penduduk yang berada dipermukiman muslim atau lDPS Camp tidak punya akses untuk berpergian dari tempat tinggalnya sejak konflik meletus pada pertengahan tahun 2012 silam. Praktis, aktivitas roda perekonomian hanya berputar di antara mereka dan ini sangat mempengaruhi psikologisnya baik rasa takut, cemas, maupun hilangnya kreatifitas. Sebanyak 42 Ribu jiwa (termasuk 37.000 anak-anak) Kekurangan gizi  (Moderaote acute malnutrition/ MAM), bahkan di antaranya ada 3.000 yang mengalami gizi buruk (30-50% berpotensi kematian). Kali ini, dalam kurun waktu dua pekan sejak 20 November hingga 3 Desember 2016, Tim SOS Rohingya ACT menyalurkan 480 paket nutrisi dan pendidikan

Peran Indonesia terhadap Pembelajaran Negara Kawasan dan Myanmar ke Depan

  1. Belajar dari kasus konflik komunal dan terorisme

Kalau mau dipelajari sebenarnya konflik komunal  di Indonesia seperti di Ambon dan Poso serta Aceh dapat dijadikan pedoman penyelesaian yang komprehensif,  sehingga sangat perlu diwaspadai oleh Myanmar bahwa kasus kekerasan sering didomplengi oleh sel-sel teroris dengan mengusung berbagai isu kekerasan oleh satu pihak yang berkonflik bahkan mengusung isu kekerasan oleh negara terhadap etnis atau agama tertentu.

  1. Patron perkawinan, ketokohan dan pertemanan dalam tradisi terorisme

Sel Terorisme masuk kedalam suatu wilayah dengan menggunakan patron dan mekanisme perkawinan atau mariage patron dengan mengikuti tokoh tertentu (worship) atau melalui  jalinan pertemanan antar sel.

  1. Penegakan hukum harus menjadi Panglima

Dalam penanganan terorisme penegakan hukum bukan pendekatan satu-satunya. Hukum harus berjalan paralel dengan pendekatan lunak soft power.

  1. Kepentingan bersama

Segenap pemangku kepentingan dan kementerian/lembaga harus bekerja bersama dalam sebuah sistem terkoordinasi dalam mencegah dan menanggulangi terorisme.

  1. Insider

Mantan nara pidana teroris yang telah sadar dan menyadari kekeliruan masalalunya harus dijadikan elemen utama dalam pencegahan.

  1. Monitoring FTF

Mewaspadai dan memonitor FTF (Foreign Tertorism Fighter)

  1. Sell tidur merger

Waspadai ekses bubarnya ISIS bagi pergabungan sel tidur dan mantan jaringan yang tiarap dan bergabung (merger).

Semoga bermanfaat

Tentang Irjen Pol, Drs. H. Hamidin

Deputi Bidang Kerjasama Internasional, BNPT. Aktif melakukan kajian terkait terorisme dan mengisi dialog dan workshop pencegahan terorisme

Baca Juga

Bekal Berselancar Terbebas dari Terorisme

Masih segar dalam ingatan masyarakat ketika seorang wanita ditangkap saat akan meledakkan bom dalam kemasan …