Pembentukan BSSN Untuk Proteksi Kegiatan Siber

Jakarta – Menteri Koordintor bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Jumat (22/9/2017), menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan untuk melaporkan hasil rapat koordinasi antarnegara di Singapura mengenai keamanan siber.

“Di sana, Indonesia dianggap satu negara yang paling penting, punya potensial untuk mengembangkan cyber security yang andal karena pengguna internet di Indonesia sangat besar, 132 juta pengguna internet,” katanya seusai menemui Presiden.

Dengan besarnya pengguna internet tersebut, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan teknologi tingkat tinggi soal informasi teknologi (IT) maka masalah keamanan siber sangat dominan di Indonesia.

“Nah dalam hal itu, maka kita akan segera menuntaskan Badan Siber dan Sandi Negara dengan istilah BSSN yang tugasnya memroteksi kegiatan siber di seluruh Indonesia,” katanya.

Menko Polhukam mengakui, beberapa lembaga, seperti BIN, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Polri telah mengelola keamanan siber secara mandiri.

Pembentukan BSSN ini untuk memayungi keamanan siber tersebut dan bisa dikoordinasi agar tidak tumpang tindih. “Kalau cyber security mandiri-mandiri tanpa ada koordinasi, nanti bisa tumpang-tindih, bisa overlap dan sebagainya. Ini bisa diatur, anda bagaian apa, anda bagian apa, semuanya punya bagian sehingga jadi kekuatan yang handal,” katanya.

Rencana pembentukan BSSN yang keberadaan di bawah Kemenkopolhukam sudah dilaporkan kepada Presiden dan segera terbentuk karena kebutuhannya sangat mendesak. “Sudah saya laporkan, dituntaskan pembentukaannya segera, karena kebutuhannya sudah sangat mendesak,” jelasnya.

Dikatakan, keamanan siber sangat dibutuhkan agar tidak menganggu berbagai kegiatan, apalagi Indonesia saat ini sedang mencanangkan ekonomi digital sehingga membutuhkan pertahanan siber yang handal agar tidak diganggu pihak lain.