Jakarta – Membahas pembuatan buku panduan pengamanan obyek vital bandara dan destinasi wisata dari ancaman terorisme dengan mengagandeng beberapa stakeholder yang digelar Direktorat Perlindungan pada Kedeputian I Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini sangat penting, dalam hal menyediakan masukan bahan dalam mengambil keputusan.
Hal tersebut dikatakan Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Pol. Drs. Herwan Chaidir saat memberikan sambutan di acara Focus Group Disscussion (FGD) III pembuatan buku panduan pengamanan obyek vital bandara dan destinasi wisata dari ancaman terorisme yang digelar di Hotel Maharani, Jakarta, Rabu, (14/9/2016). FGD III ini merupakan kelanjutan dari FGD I dan II yang telah digelar pada pekan lalu.
“Sebagai contoh operasi Tinombala hari ini tadi berhasil menangkap Basri yang merupakan orang kepercayaan Santoso. Kenapa dia tertangkap, karena adanya informasi dari intelijen. Begitu juga di BNPT dimana kami membuat buku ini. Ini juga untuk mengumpulkan atau mendapatkan informasi dari bapak ibu sekalian mengenai bagaimana jika terjadi ancaman teror di bandara atau tempat wisata,” ujar Brigjen Pol Herwan Chaidir
Mantan Kapolres Gorontalo ini menjelaskan bahwa pihaknya selama ini sudah mengumpulkan data di 8 propensi dalam membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengamanan obyek vital dan tempat wisata.
“Ada kalanya kita langsung bertanya. Kita menuju ke SOP ini, lalu kita bicarakan FGD yang nantinya menjadi buku, yang nantinya dijadikan guide. Kita sudah ke bandara-bandara. Adanya bandara baru ini semestinya ada hal baru seperti titik-titik yang semestinya juga kita atur dalam menyusun buku ini,” ujanrya
Namun untuk bandara-bandara baru tersebut dirinya mengharapkan sudah bisa dimasukan sistem pengamananya meski bandara baru tersebut mash dalam proses pembangunan. “Hasil pembicaraan saya dengan inspektorat saya, setidaknya setiap season itu per bab2 sehingga diharpakan di pertemuan terakhir bisa selesai,” ujar alumni Akpol tahun 1987 ini.
Untuk itu pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Detasemen Bantuan Densus 88/Anti Teror Mabes Polri ini berharap adanya masukan-masukan dari acara FGD ini.
“Stakeholder yang menangani masalah obyek-obyek vital ini perlu memberikan masukan dan adanya komunikasi. Saya harapkan terkait SOP juga adanya contact person. SOP secara buku secara guide nya benar. Tp secara implementasinya perlu diselaraskan,” ujarnya mengakhiri.