Jelang Pemilu, Pemangku Kebijakan dan Masyarakat Diminta Waspadai Gangguan Intoleransi dan Radikalisme

Bandung – Semua pemangku kebijakan dan seluruh masyarakat diminta untuk mewaspadai pihak yang berupaya mengganggu Pemilu 2024 dengan unsur-unsur intoleransi dan radikalisme. Kekompakan seluruh masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi pada Pemilu 2024.

“Masyarakat, katanya, harus bisa merasa aman dan kondusif dalam mengikuti pesta demokrasi di Indonesia ini. Jangan sampai negara kita ini dipecah-belah. Dipecah-belah oleh paham yang mengajarkan kekerasan, memanfaatkan situasi politik,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, MSi, di Sarasehan Dai dan Daiyah se-Bandung Raya di Bandung, Rabu (24/5/2023).

Ia mengatakan bahwa tahun politik ini merupakan tahun berkumpulnya massa di Tanah Air dalam meramaikan kontestasi politik. Karenanya, jangan sampai kegiatan yang sangat penting bagi bangsa ini dirusak oleh orang-orang yang menebar ideologi yang mengajarkan kekerasan.

“Jangan sampai menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Akhirnya proses demokrasi yang sedang berjalan ini terganggu,” katanya.

Pada sarasehan tersebut, BNPT bersama dengan Kementerian Agama, MUI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Polda Jabar, dan Kodam III Siliwangi, berkumpul bersama seluruh pimpinan ormas Islam di Jawa Barat. Kegiatan itu diikuti sebanyak kurang lebih 400 dai dan daiyah dari 23 ormas Islam yang ada di Jawa Barat ini, tergabung dalam gugus tugas untuk penanggulangan bahaya paham radikalisme, ekstrimisme, kekerasan, dan paham terorisme.

“Silaturahmi ini bertujuan menyamakan persepsi tentang program-program kontra radikalisasi, terhadap berbagai ajaran-ajaran yang mengajarkan kekerasan, yang mengarah pada radikalisme dan terorisme, termasuk intoleran.

“Baik yang berkembang dalam dunia sosial, yang media informasi elektronik, maupun dalam kehidupan masyarakat,” tuturnya.