Jambi-Potensi terorisme di Jambi cukup signifikan baik kualitas maupun kuantitasnya. Awalnya kota Jambi terlihat sebagai kota yang aman dan damai, ternyata banyak masyarakatnya mengekspor pelaku terorisme. Salah satunya, misalnya, kejahatan pembakaran Polres di Padang, tanpa disangka setelah ditelusuri pelaku dalam aksi tersebut ternyata warga Jambi.
“Alasan kami Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Sub Direktorat Hubungan Antar Lembaga Penegak Hukum menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Antar Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme di Jambi, karena Jambi termasuk kota penyangga dari pelaksanaan Asian Games 2018 di Palembang.” Ujar Kasubdit Hubungan Antar Lembaga Penegak Hukum BNPT, Hando Wibowo S.IK, M.Si di sela kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Antar Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme di Jambi, Kamis (19/7/2018).
Peredaran atau perkembangan terorisme di Jambi ini,menurutnya, tidak bisa diremehkan. Jambi merupakan kota penting karena pada bulan Agustus mendatang akan ada perhelakan internasional yaitu Asian Games di Palembang.
“Kita ketahui Jambi berdekatan dengan Palembang maka secara kualitatif pelaku kejahatan terorisme di Jambi semakin bertambah bahkan sekarang mereka selalu melibatkan wanita dan anak. Tren ini yang sedang berkembang di Jambi sehingga mampu menjadikan konsen kita atau BNPT dalam penegakan hukum serta menjadi domain alam penindakan dan pembinaan kemampuan.” Lanjut mantan Kapolres Probolinggo
Lebih lanjut Hando menerangkan pola kejahatan terorisme dulu sangat terstruktur, terorganisir dan juga terencana sehingga mudah mengidentifikqei siapa yang bertanggungjawab atas suatu kejadian teror karena masih terarah dan konvensional. Namun, kejahatan terorisme jaman sekarang lebih cenderung ke arah pola lone Wolf atau perseorangan dan juga gerakannya terlalu radikal dan tidak terkontrol.
“Mereka (lone wolf) hanya belajar dari pelaku teror terdahulu dengan mencari tahu cara dan metode di Youtube dan mereka sudah berani beraksi. Nah ini yang harus bisa kita antisipasi.” terang Hando.
Karenanya, penanganan terorisme perlu kerjasama semua pihak. Di samping itu penting adanya kesamaan pandang dari masing-masing pihak dan saling menghormati dengan didasari kepada peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Diadakannya rapat koordinasi ini untuk mempersatukan persepsi, visi dan misi, di antara para penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan penegakan hukum dan pemberantasan tidak pidana terorisme di Indonesia. Serta menemukan solusi yang tepat dalam menangani para tersangka dan pelaku tindak pidana terorisme.” Tutup Hando