Bogor – Sebagai upaya mencegah berkembangnya paham radikalisme dan terorisme dan membangun public awareness atau kesadaran masyarakat bahwa terorisme itu ada dan menjadi musuh bersama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) mengajak seluruh komponen masyarakat desa yang ada di Kabupaten Bogor untuk membangun Desa Siap Siaga.
Demikian disampaikan Direktur Penindakan BNPT, Brigjen Pol . Mochamad Rosidi, S.Ik, MH., dalam sambutan dan arahannya saat sesi diskusi pada acara Jambore Kepala Desa se-Kabupaten Bogor. Acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintahan Desa se-Indonesia Kabupaten Bogor (Apdesi Kab. Bogor) ini berlangsung di Lapangan Pendaratan Gantole dan Paralayang, Gunung Mas, Cisarua, Kab. Bogor, Sabtu (3/8/2024)
“Karena ini seluruh Kepala Desa kumpul disini,dimana dalam rangka kami membangun Desa Siap Siaga dengan bekerjasama dengan seluruh Kepala Desa dan Sekolah Damai untuk membendung intoleransi, kekerasan dan bully bisa didukung. Jika nanti masyarakat memiliki kepedulian dan memiliki daya tangkal yang sama terkait dengan bahaya ancaman terorisme, Insya Allah kedepan Indonesia akan terbebas daripada radikalisme dan terorisme,” ujar Brigjen Pol Mochamad Rosidi, S.Ik, MH.
Dijelaskan Brigjen Pol Rosidi, hal ini seiring dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) antara BNPT dengan Pemerintah Kabupaten Bogor oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammad Rycko Amelza Dahniel, M.Si dan Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, AP, M.Si di kantor BNPT, Sentul, Kabupaten Bogor, Jumat (2/8/2024). Dimana isi MoU tersebut diantaranya akan menjadikan Kabupaten Bogor ini sebagai Pilot Project Kabupaten Kebangsaan.
“Kabupaten Bogor ini yang dijadikan pilot project kebangsaan ini tidak terlepas daripada lokasi kantor BNPT sendiri yang berada di Kabupaten Bogor. Tidaklah pantas apabila kantor kita berlokasi di Kabupaten Bogor tetapi Kabupaten di daerah lain menjadi pilot project. Untungnya Kabupen Bogor ini yang kami jadikan pilot project terlebih dahulu,” ujarnya.
Dikatakannya, kerjasama tersebut adalah membangun desa siap siaga, membangun sekolah damai dan membangun kampus kebangsaan. Tiga hal ini menjadi bagian program prioritas nasional BNPT dari tujuh program prioritas nasional yang sudah dicanangkan oleh Kepala BNPT. Dan salah satu strategi nasional yaitu bagaimana kita bisa membangun public awareness atau kesadaran masyarakat
“Hal ini bagian tindak lanjut daripada MoU yang sudah ditandatangani oleh Pj. Bupati Bogor dengan Kepala BNPT yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Karena tugas penanggulangan terorisme ini tidaklah mungkin bisa diemban oleh BNPT sendiri,” ujanrya.
Dikatakannya, membangun Desa Siap Siaga ini dirasa penting agar bisa meminimalisir atau bisa menghilangkan intoleransi di wilayah lingkungannya. Tak hanya Desa Siap Siaga, namun juga nantinya membangun sekolah damai dan juga kampus kebangsaan nantinya jika di wilayah desa tersebut ada perguruan tinggi. Karena radikalisme itu pada dasarnya diawali pada sikap Intoleran, dari Intoleran itu meningkat menjadi radikal, lalu meningkat lagi menjadi terorisme.
“Kami berterima kasih sekali dengan kerjasama bersama Pemkab Bogor ini kita bisa membangun desa siap siaga. Harapan kami seluruh desa yang ada di Bogor ini menjadi desa siap siaga dan sekolahannya pun menjadi sekolah yang damai. Sehingga masyarakatnya menyadari bahwa ancaman terorisme ini ada sekitar kita dan kita bisa memitigasi adanya ancaman ini sehingga muncu daya tangkal di kalangan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir ini memang tidak ada serangan terorisme secara terbuka. Dimana terorisme ini seperti fenomena gunung es, dimana di atas permukaan mungkin dilihatnya aman-aman saja, namun dibawah permuakaan kelompok teror yang ada di Indonesia masih menggurita dan masih terus aktif melakukan perekrutan, aktif melakukan pengumpulan dana dan aktif melakukan penguatan organisasinya.
“Bahkan kelompok teroris ini sudah mengubah pola strateginya dari sebelumnya menggunakan strategi kekerasan atau peluru ke kotak suara atau from bullet to ballot. Jadi tidak lagi menggunakan kekerasan, karena selama ini mereka berusaha melalui kekerasan atau serangan terbuka selalu dapat di monitor aparat keamanan khususnya Densus 88/ Anti Teror Polri,” kata mantan Direktur Pencegahan Densus 88/AT Polri ini.
Dimana menurutnya kelompok radikal terorisme ini tekah mengubah pola strategi dengan masuk ke kelompok kelompok organisasi kemasyarakatan, masuk ke partai politik dan sebagainya.
“Tentunya hal ini yang perlu kita antisipasi bersama. Karena kalau mereka bisa masuk ke organisasi kemasyarakatan atau masuk dalam partai poltik tentunya aparat keamanan akan sulit melakukan penindakan hukumnya,” ujarnya.
Bahkan menurutnya beberapa waktu lalu organisasi terorisme, Jamaah Islamiyah (JI) telah menyatakan pembubaran dirinya. Di satu sisi pemerintah senang dengan pernyataan pembubaran itu, namun demikian. Dirinya meminta untuk tidak lengah dan harus tetap waspada.
“Karena stategi dari JI itu salah satunya adalah seluruh anggota JI diperbolehkan untuk berbohong dalam rangka mencapai tujuannya. Tentunya ini yang perlu diwaspadai,” katanya.
Terkait rencana untuk membangun Desa Diap Siaga dan Sekolah Damai, Direktur Penindakan BNPT memohon kepada Pj. Bupati Bogor untuk memohon waktu khusus yang bisa disiapkan barangkali nanti dari tim dari Subdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis dan Subdit Kontra Propaganda bisa menjelaskan lebih lanjut.
“Kami disini bersama tim ada Kolonel Inf. Indra Gunawan sebagai Kasubdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis yang bertanggung jawab atau menggawangi dalam program Desa Siap Siaga. Kemudian ada Kolonel Cpl. Hendro Wicaksono selaku Kasubdit Kontra Propaganda yang menggawangi program Sekolah Damai. Oleh karena itu pak Bupati, kami nantinya mohon diagendakan waktu khusus untuk membahas hal tersebut,” katanya mengakhiri
Sementara itu Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu dalam sambutannya menjealskan bahwa Kabupaten Bogor akan menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang dijadikan percontohan kabupaten kkebangsaan hasil kerja sama dengan BNPT RI yang sudah ditandatangani hari Jumat (2/8/2024) lalu.
“Program-program bersama BNPT tersebut mencakup desa siap siaga dan sekolah damai yang bertujuan menjaga kondusifitas wilayah dan mencegah aksi intoleran di kalangan masayrakat dan anak anak.,” kata Asmawa Tosepu.
Seperti diketahui, acara Jambore Kepala Desa 2024 se-Kabupaten Bogor ini dihadiri lebih dari 300 Kepala Desa dari 39 kecamatan yang ada di Kabupeten Bogor.
Dalam acara tersebut Direktur Penindakan BNPT tampak didampingi Kasubdit Kontra Propaganda, Kolonel Cpl. Hendro Wicaksono dan Kasubdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis, Kolonel Inf. Indra Gunawan.