Banda Aceh — Dalam upaya memperkuat sistem pengawasan hukum dan keuangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh menggelar pelatihan dan pendampingan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) bagi notaris di seluruh Aceh. Kegiatan ini dilangsungkan di Banda Aceh, Selasa (15/07/2025), dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, menyampaikan bahwa peran notaris kini …

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa, melainkan fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ideologi bangsa di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. “Sekolah Rakyat adalah benteng pertahanan ideologis bangsa. Melalui pendidikan karakter yang menyatu dengan nilai-nilai kebangsaan, kita menyiapkan generasi yang tahan terhadap pengaruh ideologi …

Tulungagung — Festival Budaya Spiritual (FBS) 2025 yang digelar di Tulungagung selama empat hari penuh dari 10 hingga 13 Juli berhasil menyita perhatian publik dan memukau Kementerian Kebudayaan. Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha, bahkan menyebut Tulungagung layak dijadikan sebagai lumbung kebudayaan di Jawa Timur. “Cagar budayanya lengkap, ekspresi kebudayaannya hidup. Itulah sebabnya kami memilih Tulungagung sebagai tuan rumah FBS. Daerah …

Tangerang — Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus memperkuat kolaborasi pembangunan bersama seluruh elemen masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Organisasi Sosial Budaya Keagamaan yang melibatkan lebih dari 200 komunitas dari berbagai kecamatan di Kota Tangerang. Kegiatan pembinaan yang digelar di Aula Al-Amanah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (14/7/2025), menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum penguatan nilai-nilai kebudayaan dan toleransi. Kepala …

Jakarta — Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, angkat bicara menanggapi maraknya kasus intoleransi beragama yang mencuat belakangan ini. Ia menegaskan bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional setiap warga negara, yang tak bisa dikompromikan oleh tekanan kelompok tertentu. “Tak ada alasan apa pun yang bisa membenarkan pembubaran kegiatan ibadah. Apalagi bila diwarnai intimidasi dan persekusi,” tegasnya, Rabu (9/7/2025) di …

Balikpapan — Semangat anak-anak Balikpapan menyala terang dalam kegiatan Kumpul Bareng Forum Anak (KbFA) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Minggu (13/7/2025) di Kelurahan Karang Rejo. Mengangkat tema “Latih Mitigasi Kebencanaan dan Cegah Paham Radikalisme melalui Peran Pelopor dan Pelapor”, kegiatan ini menjadi ruang edukatif sekaligus inspiratif bagi puluhan peserta dari Forum …

Surabaya — Detasemen Khusus (Densus) 99 dari Satkornas Banser menyuarakan keprihatinan mendalam atas dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) untuk pendanaan terorisme. Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengidentifikasi lebih dari 100 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos terkait aliran dana ke aktivitas teror. “Isu ini tidak hanya soal tepat sasaran, tapi juga …

Jakarta — Pemerintah berencana mencoret penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat dalam aktivitas judi online, penyalahgunaan narkotika, maupun pendanaan terorisme. Langkah ini didasari pada komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik-praktik ilegal sejak awal masa pemerintahannya pada Oktober 2024. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengantongi data rekening mencurigakan, termasuk milik penerima bansos yang terlibat dalam aktivitas …

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap ada ratusan bantuan sosial (bansos) diduga terlibat dalam pendanaan terorisme. Temuan itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana usai menggelar rapat anggaran di Komisi III DPR, Kamis (10/7). Ivan menyebut lebih dari 100 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dapat bansos yang terindikasi mendanai terorisme. “Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi …

Jakarta — Di tengah ruang dingin Gedung DPR RI, sebuah pertanyaan tajam mengiris perbincangan hangat dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP), Rabu (9/7/2025). Bukan sekadar soal hukum atau struktur kelembagaan, tapi tentang nurani: Apakah Pancasila benar-benar hadir di pelosok negeri? Pertanyaan itu datang dari Alimuddin Kolatlena, anggota Badan Legislasi DPR RI sekaligus politisi Fraksi …