Nasional

Tangerang – Jajaran prajurit Kodam Jaya khususnya yang ada di lingkungan Komando Resort Militer (Korem) 052/Wijayakrama (Wkr) berserta satuan dibawahnya harus bisa mewawspadai dan mengenali potensi ancaman penyebaran paham radikalsime dan terorisme. Untuk itu aparat TNI-AD khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang berhadapan langsung dengan masyarakat di wilayah tugasnya harus bisa mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok radikal terorisme yang ingin menyebarkan …

Jakarta – Penyebaran paham radikal terorisme tidak hanya menyasar masyarakat biasa, aparat pemerintah pun, baik dari ASN, TNI hingga Polri juga tak luput dari paparan paham ini, oleh karena itu penguatan jajaran aparat dengan pengetahuan terkait radikalisme terorisme harus dilakukan, agar mereka memiliki ketahanan dan kewas[adaan agar paham tersebut tidak menyebar terhadap dirinya dan keluarganya pada khususnya serta masyarakat pada …

Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut meski pro kontra terjadi, namun peran TNI dinilai sangat dibutuhkan untuk menangani aksi terorisme di Indonesia. “Inilah pro dan kontra. Komprominya, terorisme pidana, tetapi karena banyak yang tak cuma pidana dan hukum, maka dicantumkanlah TNI bisa ikut tangani aksi terorisme, dan keterlibatan TNI diatur Perpres,” kata …

Bekasi – Aparat pemerintah di wilayah terkecil mulai dari Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Lurah harus bisa untuk bersama-sama dapat mengenali dan mengidentifikasi terhadap kelompok-kelompok yang berusaha memecah belah masyarakat yang berupaya untuk menyebarkan paham-paham radikalisme negatif seperti intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI, penyebaran faham takfiri yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Dimana paham radikalisme negatif tersebut dapat berujung pada aksi terorisme Hal …

Jakarta – Adanya isu radikalisme yang kembali bergulir di tengah pandemi Covid-19 sangat disesalkan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI). Terlebih, radikalisme kerap kali dimaknai secara sepihak dengan mengaitkan agama Islam. Untuk itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Din Syamsuddin, meminta kepada semua pihak untuk tidak secara tendensius mengalamatkan isu Radikalisme kepada umat Islam. “Agar isu …

Tasikmalaya – Seorang Narapidana Reroris (Napiter) jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Islamic State Of Iraq and Suriah (ISIS) berinisail DBA, bacakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasik. Ikrar setia kepada NKRI ini dilakukannya dengan upacara yang dipimpin Kepala Lapas, Sulardi dihadiri beberapa orang perwakilan dari TNI Kodim 0612 Tasikmalaya, Polresta Tasik …

Kupang – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Drs. Hamidin meminta agar Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTT perlu mensosiaslisasikan bahaya terorisme kepada masyarakat hingga ke pelosok kelurahan dan pedesaan. “Sosialisasi soal terorisme ini jangan hanya dilakukan di dalam perkotaan saja, tetapi juga perlu dilakukan hingga ke tingkat desa sehingga pencegahan bisa dilakukan dari desa,” kata …

Malang – Melibatkan dunia pendidikan khususnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme agar tidak menyebar di masyarakat akan terus diintensifkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) . Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Pencegahan BNPT Irjen Pol. Ir Hamli, M.E. pada acara Dialog Pelibatan Civitas Academica dalam Pencegahan Terorisme melalui Forum Koordinasi …

Cilacap – Program deradikalisasi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap para pelaku tindak pidana terorisme bukanlah perkara mudah. BNPT tentunya tidak dapat bekerja sendiri untuk mederadikalisasi para teroris yang telah dijatuhi dipidana. Perlu sinergisitas dari semua stakeholder Kementerian Lembaga (K/L) terkait dan juga tokoh masyarakat agar hal ini bisa terwujud. Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar …

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tengah membahas kerja sama pemberian pelindungan bagi para hakim yang menangani perkara terorisme. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menyatakan, MA telah dua kali melakukan rapat koordinasi dengan BNPT guna membahas aspek-aspek terkait cara dan proses pemberian pelindungan dalam penanganan perkara terorisme. Rapat kedua, terjadi pada Jumat (24/7/2020) …