Tasikmalaya – Salah satu kerawanan berkembangnya jaringan terorisme yakni keluarga. Untuk itu, Polri melakukan penelitian guna mencegah turut sertanya istri terduga/pelaku teroris.
Penelitian dilakukan Pusat Studi Terorisme dan Radikalisme dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) yang dibentuk Juli 2018. Mereka menampung pandangan dari perwakilan berbagai kalangan di Tasikmalaya mulai dari guru, LSM, ormas, tokoh masyarakat, ulama, pelajar/mahasiswa dan lainnya mengenai kasus terorisme.
Kombes Pol Drs J A Timisela MH dari Inspektorat STIK-PTIK menjelaskan pembahasan jaringan terorisme cenderung kepada keterlibatan keluarga, khususnya istri terduga teroris dalam aksi yang dilakukan.
Hal ini menjadi fenomena baru yang harus disikapi secara serius. “Fenomena yang baru muncul itu ketika aksi di Surabaya (Mei 2018),” ujarnya saat diskusi dan penelitian tentang keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme di Mapolres Tasikmalaya Kota, Senin (24/9).
Sejauh ini, kata dia, keterlibatan langsung perempuan dalam aksi terorisme memang masih kecil. Namun perlu disikapi supaya tidak terus berkembang dan terjadi berulang-ulang.
“Yang secara langsung itu kan yang jadi pengantin atau melakukan perekrutan, belum lagi yang tidak langsung keterlibatannya,” jelasnya.
Hipotesis dari penelitian yang dia lakukan, kata Timisela, kemungkinan istri terlibat karena ada doktrin dari suami yang menjadi bagian jaringan terorisme. Kewajiban patuh kepada suami menjadi dasar mereka turut serta. “Ini dugaan kita, nanti kita lihat hasil penelitiannya bagaimana,” terangnya.
Untuk penanganannya sendiri, Timisela mengaku akan dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang sudah berupaya jauh-jauh hari mencegak terorisme. Namun untuk bisa menyentuh keluarga terduga teroris memang bukan merupakan hal yang mudah.
“Makanya kita minta bantuan tokoh masyarakat dan tokoh agama,” ujarnya.
Aktivis Muslim Tasikmalaya, Ustad Iri mengatakan penanganan keluarga terorisme perlu dukungan dari berbagai instansi dan seluruh komponen masyarakat.
”Tentunya dengan cara yang santun. Tidak mungkin bisa kalau hanya dengan kepolisian saja,” katanya.
Maka dari itu, ia mendesak pemerintah daerah turut berperan dalam menanggulangi persoalan ini. Terlebih beberapa kasus terorisme yang terjadi melibatkan warga Tasikmalaya.
“Selama ini kan pemerintah daerah belum saya lihat upaya konkret dalam mencegah berkembangnya terorisme,” pungkasnya.