Sindonews.com – Aksi terorisme yang terjadi selama ini penyebabnya adalah komunikasi yang terputus antara pemerintah dengan kalangan radikal. Begitu pula komunikasi dengan para mantan narapidana kasus terorisme selama ini tidak dilakukan oleh pemerintah.
Selain pemerintah, masyarakat luas juga perlu turut andil dalam upaya deradikalisasi teror, termasuk kalangan akademisi.
Persoalan terorisme dan pemerintah ini menjadi pembahasan para mahasiswa doktoral ilmu hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dalam seminar bertema Penanggulangan Terorisme: Antara Maenjaga Keutuhan NKRI dan Penegakan HAM.
Dalam seminar itu hadir narasumber kompeten; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) Ansyaad Mbai, Deputi Penindakan dan Pembinaan BNPT, Inspektur Jenderal Arif Dharmawan, dengan keynote speaker Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Dwi Priyatno.
Ketua panitia acara tersebut, Elan Subilan, mengatakan di Kota Semarang ada sekitar 18 orang mantan narapidana terorisme. Mereka tentu dirangkul untuk bersama – sama komunikasi dalam acara itu.
“Terorisme terjadi karena komunikasi yang macet. Pada acara ini termasuk membicarakan kenapa polisi jadi sasaran. Sudah ada empat polisi meninggal ditembak, tidak ada satupun dari BNPT. Ini membuktikan para penyerangnya bisa dari siapa saja. Tak terkecuali peristiwa di depan Gedung KPK itu, itu bisa sentimen korps, dilatarbelakangi kasus narkoba, hingga korupsi,” kata Elan mahasiswa S3 Ilmu Hukum Undip yang juga menjabat Kapolrestabes Semarang ini saat memberikan keterangan pers di Gedung Fakultas Hukum Undip, Rabu (11/9/2013).
Terkait terorisme, kata Elan, pendekatan harus terus dilakukan bersama – sama. Tak terkecuali dari kalangan akademisi, media, pemerintah ataupun masyarakat luas.
“Ini adalah masalah kemanusiaan,” tambahnya.
Ketua Program Doktoral Ilmu Hukum Undip, Prof. Adji Samekto, berargumen terorisme menjadi obyek kajian yang penting karena sifatnya laten.
“Sifatnya terus menerus, terus terjadi. Di sini kami juga memelajari. Ada pergeseran penyebab kenapa aksi teror itu muncul, basisnya bukan hanya ideologi, atau ekonomi. Diharapkan setelah seminar ini bisa ke tingkat simposium dan ditindaklanjuti pemerintah daerah,” tandasnya.
sumber; sindonews