Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Palu – Sebagai alat negara yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), TNI-Polri harus bisa memberikan pertanggung jawaban kepada publik, bahwa TNI Polri bisa menjaga, mencegah penyebaran-paham radikal terorisme dan juga bisa menaggulangi aksi-aksi terorisme yang ada di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai perkembangan Satuan Tugas (Satgas) Tinombala dengan Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Irjen Pol Irjen Pol. Drs. Syahril Nursal, SH, MH, Komandan Korem 132/Tadulako, Brigjen TNI. Farid Makruf, yang berlangsung di Rupattama Mapolda Sulteng, Senin (10/8/2020).
“Kita harus sadar bahwa kita TNI-Polri yang juga menggunakan dana dari negara, maka pertanggung jawaban kepada publik adalah hasil kerja yang kita lakukan dalam menjaga Republik ini yang salah satu ranahnya yakni menjaga negara ini tetap aman dan terbebas dari ancaman penyebaran paham radikal terorisme dan juga aksi terorisme,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar.
Terkait dengan Satgas Operasi Tinombala, Kepala BNPT mengatakan bahwa TNI-Polri adalah alat yang dipersiapkan oleh negara dan pernah belajar mengenai bagaimana strategi untuk memenangi sebuah pertempuran. Oleh karena itu Kepala BNPT mengajak TNI-Polri curahkan seluruh kemampuan tenaga dan pikiran yang dimiliki untuk memerangi penyebaran paham radikal dan juga aksi terorisme.
“Tentunya hal ini tidak akan mungkin diserahkan kepada unsur lain selain kepada TNI-Polri. Karena cuma TNI-Polri lah yang merupakan garda negara dan bangsa ini. Karena kejahatan terorisme ini berkaitan dengan kedaulatan negara, karena disitu ada dimensi tujuan politik yang bertentangan dengan konstitusi negara. Jadi yang kita lakukan ini bukan sekedar menegakkan hukum, tapi memelihara dan menjaga konstitusi negara agar tetap langgeng dari masa-ke masa. Itulah yang menjadi tugas TNI-Polri,” ujar mantan Waka Lemdiklat Polri ini
Menuurt Kepala BNPT, ketahanan di bidang politik dan ideologi di daerah ini tentunya harus kita perjuangkan. Dimana politiknya sesuai dengan politik kebangsaan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dialamnya ada ideologi Pancasila sebagai pondasi bangsa.
“Kalau ada politik-politik yang lain daripada itu tentunya harus kita singkirkan. Ideologi negara kita jelas, tidak ada pelarangan bagi setiap pemeluk agama apapun di negara ini untuk memeluk agama, menjalankan syariat agama dengan caranya. Dengan keberagaman itu adalah sebuah keniscayaan yang memang harus kita terima.. Dan bagi TNI dan Polri hal tersebut adalah sebuah tantangan untuk memelihara negara ini agar tetap utuh di tengah keberagaman yang ada,” kata mantan Kapolda Papua ini
Oleh karena itu TNI dan Polri harus terus meyakinkan kepada semua pihak bahwa negara ini harus tetap utuh sesuai dengan konstitusi negara. Dan BNPT bertugas untuk mengkoordinasi dan mensinergikan dalam penanggulangan terorisme ini.
“Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini kami berharap kepada TNI-Polri dan juga Kementrian’Lembaga yang juga terlibat dalam Operasi Tinombala ini untuk terus merapatkan barisan agar penugasan ini bisa berhasil agar senantiasa dapat membuat masyarakat menjadi merasa aman dan nyaman,” kata alumni Akpol tahun 1988 ini
Kepala BNPT juga berpesan kepada unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas di Kabupaten Posos untuk selalu memberikan penguatan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat yang bisa melalui upacara bendera 17 Agustus baik di sekolah ataupun Pondok Pesantren..
“Ini agar semua masyarakat diingatkan kembali, bahwa negara ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, benderanya Merah-Putih, konstitusinya adalah UUD 1945 dan ideologinya Pancasila. Diharapkan nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme di Poso ini bisa lebih hebat daripada daerah-daerah lainnya,” ujar mantan Kapolda Papua ini.
Oleh karena itu narasi-narasi kebangsaan ini mau tidak mau harus terus digaungkan di masyarakat. Karena saat ini bangsa ini menghadapi ancaman penyebaran paham-paham garis keras yang tidak bertanggung jawab dimana paham yang seolah-olah menisbihkan perjuangan para pahlawan yang sudah sedemikian rupa dengan mengorbankan jiwa dan raga bagaimana bendera Merah Putih bisa berkibar dan berjaya di seluruh negeri ini.
“Sekarang bagaimana rekan-rekan TNI-Polri ini khususnya di Poso ini bisa mengajak masyarakat agar bendera Merah Putih tersebut bisa menjadi sesuatu yang membanggakan dan dominan. Karena itu bisa memberikan efek deteren kepada kelompok-kelompok agar berfikir kembali untuk bergabung dengan kelompok MIT pimpinan Ali Kalora cs . Jadi kita harus memutus kesenangan-kesenangan kelompok tersebut kepada Ali Kalora agar bisa cinta kepada NKRI,” ujarnya mantan Kepala Divisi Humas Polri ini .
Kepala BNPT pun menekankan kepada aprat TNI-Polri bahwa yang terpenting adalah fokus pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satgas Tinombala. Mengingat tugas tersebut bukanlah hal yang mudah, karena petugas berhadapan dengan musuh besar NKRI di medan yang tidak mudah. Karena untuk mensukseskan tugas tersebut, tentu butuh sinergi dari semua pihak.
“Baik itu kerja sama antara TNI dan Polri sebagai garda yang berjuang di lapangan, maupun instansi terkait, serta seluruh masyarakat. Karena pada akhirnya keberhasilan Operasi Tinombala adalah keberhasilan Merah Putih. Soliditas TNI-Polri itu wajib, kepentingan negara nomor satu, soliditas menjadi modal rekan-rekan yang bertugas di lapangan,” ucap mantan Kapolda Banten ini mengakhiri.
Sebelunnya Kapolda Sulteng Irjen Pol Syahril Nursal dalam paparanya menjelaskan bahwa dalam perjalanan Satgas Operasi Tinombali ini tidak sedikit masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap Satgas Tinombala tersebut. Tak hanya itu, masyarakat pun mengangap bahwa penanganan kelompok teroris hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan saja.
“Padahal terorisme itu sendiri merupakan kejahatan yang kompleks dan luar biasa sehingga harus diselesaikan dengan komprehensif dan melibatkan seluruh unsur masyarakat,: ujar Irjen Syahril Nursal.
Kepala BNPT menghadari Rakor dengan Satgas Operasi Tinombala usai melakukan Rakor dan silaturahmi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam Penanggulangan Terorisme yang berlangsung di kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu. Rakor ini dihadiri pejabat TNI-Polri yang ada di wilayah Sulteng.
Dalam Rakor tersebut Kepala BNPT turut didampingi Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis. Kepala Biro Perncanaan, Hukum dan Humas (Karorenkummas) Bangbang Surono Ak, MM, Direktur Dradikalisasi Prof Dr. Irfan Idris, MA serta pejabat BNPT lainnya.