Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Surabaya – Setelah menggarap wilayah Sumatera, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Subdit Bina Masyarakat pada Direktorat Deradikalisasi di Kedeputian I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi lanjut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pendamping Sasaran Deraradikalisasi di Wilayah Sumatera. Rakor tersebut digelar di Hotel Mercure, Surabaya, Selasa-Jumat (19-22/02/2019).
Acara yang dikuti sekitar 190 orang peserta ini melibatkan beberapa instansi terkait seperti TNI (Kodam dan Korem), Polri (Polda dan Polres), Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama (Kantor Wilayah Tingkat Provinsi dan Kab/Kota), Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Sosial Tingkat Provinsi dan Kab/Kota yang semuanya berada di wilayah pulau Sumatera.
Kasubdit Bina Masyarakat BNPT, Kolonel Sus. Drs. Solihuddin Nasution, mengatakan koordinasi dengan instansi terkait di daerah sangat penting mengingat minimnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki BNPT untuk menjangkau heterogenitas wilayah Indonesia yang begitu luas.
Baca juga : BNPT Gelar Rakor Pembentukan Pokja Pendamping Sasaran Deradikalisasi di Wilayah Sumatera
“Sesuai amanah UU 5 2018 menyatakan bahwa program deradikalisasi merupakan tugas pemerintah yang dikoordinasikan oleh BNPT dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga. Dengan amanah ini kami dari Subdit Bina Masyarakat, Direktorat Deradikalisasi BNPT perlu melakukan koordinasi untuk melakukan pembinaan terhadap mantan napi terorisme, mantan teroris, keluarga, jaringan, returness, deportan yang ada di wilayah kita,” ujar Kolonel Sus. Drs. Solahudin Nasution.
Program ini, lanjut Solihuddin, dilaksanakan di 17 provinsi yang ada warga binaan kasus terorisme dengan dilaksanakan di empat titilk yaitu Medan (Sumatera), Surabaya (Jatim, Jateng, DIY), Jakarta (DKI, Jabar, Banten, Lampung), dan Makassar (Wilayah Timur).
Alasan itulah, katanya, yang membuat pihaknya menggelar Rakor ini. Diharapkan dengan Rakor ini dapat menyamakan pemahaman program deradikasiliasi, sehingga kegiatan bisa optimal, tertib dan lancar sesuai harapan.
“Kami tidak punya kemampuan untuk secara terus menerus mendampingi perkembangan binaan, sehingga dibutuhkan sinergi dengan TNI, Polri, Kementerian Pertahanan, Bapas, Kementerian Agama, Kementerian Sosial. Kami yakin seluruh komponen ini punya akar paling bawah yang melekat di binaan kita. Diharapkan dengan kegiatan ini, kita punya tanggungjawab bersama untuk punya dalam data mengupdate perkembangan warga binaan kita,” papar alumni Sepa PK TNI tahun 1995 ini.
Untuk itu Kasubdit mengatakan, dengan melalui kerjasama lintas instansi dengan diadakannya Rakor ini diharapkan ada respon negara yang lebih cepat dalam memfasilitasi keinginan dan harapan dari para mantan narapidana terorisme, keluarga dan jaringannya. Dimana dalam program tersebut nantinya ada berbagai macam pembinaan seperti keagamaan, wawasan kebangsaan, kewirausahaan yang melibatkan dari berbagai instansi pemerintah
Rakor ini dibuka Direktur Deradikalisasi BNPT Prof. Dr. Irfan Idris, MA, pejabat dan staf Subdit Bina Masyarakat dan beberapa narasumber lainnya seperti anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Direktur E Bais TNI rigjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.Sos., M.Sc, Direktur Indonesia Institute for Society Empowerment, Prof. Dr. Ahmad Syafii Mufid, MA dan juga para mantan narapaidana terorisme Ali Fauzi.