Medan – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Subdit Bina Masyarakat pada Direktorat Deradikalisasi di Kedeputian I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pendamping Sasaran Deraradikalisasi di Wilayah Sumatera. Rakor tersebut digelar di Hotel Emerald Garden, Medan, Selasa-Jumat (22-25 Januari 2019).
Acara yang dikuti sekitar 160 orang peserta ini melibatkan beberapa instansi terkait seperti TNI (Kodam dan Korem), Polri (Polda dan Polres), Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama (Kantor Wilayah Tingkat Provinsi dan Kab/Kota), Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Sosial Tingkat Provinsi dan Kab/Kota yang semuanya berada di wilayah pulau Sumatera.
Kasubdit Bina Masyarakat BNPT, Kolonel Sus. Drs. Solahudin Nasution, mengatakan bahwa koordinasi dengan instansi terkait di daerah sangatlah penting mengingat minimnya kuantitas sumber daya yang dimiliki BNPT untuk menjangkau heterogenitas wilayah Indonesia yang begitu luas.
“Direktorat Deradikalisasi pada program deradikalisasi di luar lapas bersama kementerian dan pemerintah daerah di wilayah Sumatera pada tahun 2019 ini berupaya melakukan kerjasama untuk membina kepada sasaran deradikalisasi, kepada para mantan narapidana kasus terorisme, mantan teroris, keluarga dan jaringannya yang ada di daerah. Yang mana bertujuan sebagai pedoman dan arahan bagi para pelaksana agar kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal,” ujar Kasubdit Bina Masyarakat, Kolonel Sus. Solahudin Nasution di sela-sela acara tersebut, Rabu (23/1/2019).
Dirinya mengatakan, dengan adanya kegiatan ini dapat diperolehnya informasi tentang kegiatan-kegiatan yang relevan dari instansi terkait dan lembaga penggiat deradikalisasi dengan kegiatan deradikalisasi luar Lapas. Dimana nantinya instansi terkait siap berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Deradikalisasi di Luar Lapas dalam mendampingi para mantan napi terorisme tersebut
“Sehingga dapat diperoleh gambaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak terkait di daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Dan sasaran deradikalisasi tidak kembali berkomitmen terhadap kekerasan sehingga tercapai rasa aman di lingkungan masyarakat,” ujar alumni Sepa PK TNI tahun 1995 ini.
Baca juga : Seluruh Komponen Bangsa Harus Ikut Terlibat dalam Mencegah Aksi Terorisme
Untuk itu Kasubdit mengatakan, dengan melalui kerjasama lintas instansi dengan diadakannya Rakor ini diharapkan ada respon negara yang lebih cepat dalam memfasilitasi keinginan dan harapan dari para mantan narapidana terorisme, keluarga dan jaringannya. Dimana dalam program tersebut nantinya adaberbagai macam pembinaan seperti keagamaan, wawasan kebangsaan, kewirausahaan yang melibatkan dari berbagai instansi pemerintah
“Dan kami berharap dengan rakor ini, para pihak yang terlibat dapat membentuk pemahaman yang sama terkait upaya deradikalisasi. Selain itu, rakor ini diharapkan juga dapat menghasilkan nama pendamping yang tepat sesuai dengan kategori yang telah tertulis dalam pedoman pendampingan,” katanya mengakhiri.
Rakor ini dihadiri Deputi I bidang Pencegahan, {erlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof Dr, Irfan Idris, MA, pejabat dan staf Subdit Bina Masyarakat dan beberapa narasumber lainnya seperti Ketua Pansus Revisi Undang Undang (RUU) terorisme, HR Muhammad Syafi’i, SH, M.Hum, Direktur E Bais TNI rigjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.Sos., M.Sc, Direktur Indonesia Institute for Society Empowerment, Prof. Dr. Ahmad Syafii Mufid, MA dan juga para mantan narapaidana terorisme.