Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Jakarta – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian menyebut perbatasan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai jalur eksodus tradisional pelaku teror Indonesia menuju Marawi, Filipina.
Hal itu ia sampaikan saat membuka acara Rakornas Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu, (11/3).
“Ini Kaltara-nya belum ada PLBN [Pos Lintas Batas Negara], padahal lalu lintas cukup tinggi di sana, jalur tradisional pelaku teror juga dari Indonesia,” kata Tito, yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri.
Kata dia, rute ilegal teroris asal Indonesia untuk masuk Filipina bergabung dengan ISIS melalui jalan tikus yang tersebar di Kabupaten Nunukan, Kaltara. Dari jalur tikus itu, mereka menyebrangi perbatasan Indonesia dan Malaysia menuju wilayah Tawau, Sabah Malaysia.
Setelah singgah di Tawau, kata Tito, mereka melanjutkan perjalanan menuju Kepulauan Tawi-tawi, Filipina. Tujuan akhirnya adalah di Marawi, Pulau Mindanao, Filipina.
“Itu mereka naik terus ke Sabah sampai masuk ke Tawi-tawi Mindanau,” jelas Tito.
Melihat persoalan itu, Tito menyatakan pemerintah kini tengah membangun 11 PLBN di wilayah perbatasan Indonesia berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2019.
Empat dari 11 PLBN itu, kata Tito, secara khusus dibangun di Kalimantan Utara. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan di wilayah perbatasan seperti eksodus para teroris.
Tito merinci tiga PLBN itu didirikan di wilayah Long Midang, Labang dan Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan. Serta 1 PLBN dibangun di wilayaj Long Nawang Kabupaten Malinau.
“Dua PLBN di Kaltara itu masuk prioritas gelombang pertama dan dua lagi prioritas masuk gelombang kedua,” kata dia.
Tak hanya itu, Tito menyatakan pemerintah berencana menambah 8 PLBN lainnya yang ditargetkan rampung pada 2024.
Kedelapan PLBN itu nantinya akan dibangun di Maritaing, Kabupaten Alor, Haumeni Ana Kabulaten Timur Timor Utara, Sei Manggaris Kabupaten Nunukan, Turiskan Kabupaten Belu. Selain itu, turut didirikan di Miangas Kabupaten Talaud, Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe, Siding Kabupaten Bengkayang dan Waris Kabupaten Keerom.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah telah menggelontorkan dana Rp24,3 triliun untuk pembangunan wilayah perbatasan.
“Kalau ini dikoordinasikan dengan baik, diintegrasikan pelaksanaan dan impelemantasinya, kan itu hebat sekali,” kata dia, dalam sambutannya.
Mahfud menggarisbawahi pentingnya integrasi dalam pengelolaan wilayah batas negara.
“Seminggu lalu, saya bersama Mendagri (Tito Karnavian) hadir rapat terbatas dengan presiden. Apa pesan presiden? ‘Diintegrasikan’. Karena kalau diintegrasikan dana APBN yang besar akan wujud, jadi barang bisa dilihat,” kata dia.
Dia mencontohkan pembangunan di Papua sebagai salah satu yang tak saling berintegrasi antar-lembaga.
“Selama ini tidak terlihat karena di sana sendiri-sendiri. Pendidikan sendiri, perindustrian di sana sendiri-sendiri, ndak terlihat [pembangunannya],” pungkasnya.