Penutupan Perlu Karena Situs Radikal Sangat Berbahaya

JAKARTA- Pengamat terorisme, Najamudin dan politisi Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDIP) Eva Sundari mendukung penutupan situs-situs radikal oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo). Mereka mengatakan langkah itu tepat karena situs radikal amat berbahaya.

“Langkah pemerintah menutup situs-situs radikal saya kira sudah tepat karena paham tersebut berbahaya apalagi disebarluaskan dengan sangat masif dan terbuka,” kata pengamat terorisme Najamudin kepada media, Rabu (1/4/2015).

Menurut Najamudin yang merupakan kandidat PhD untuk Religious Studies dari University of Leeds Inggris ini langkah ini adalah bentuk antisipasi negara untuk penyebaran paham radikalisme seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Menurutnya, apa yang ditulis oleh situs-situs itu punya pengaruh besar bagi para pembacanya.

Sedangkan politisi PDIP Eva Sundari mengatakan bahwa dirinya mendukung situs radikalisme ini karena gerakan pro kekerasan akan menjamur jika pemerintah melakukan pembiaran “ Saya mendukung situs-situs itu ditutup, tidak hanya hanya pornografi. Kekhawatiran saya sekarang terbukti karena gerakan pro kekerasan marak dan menjamur karena pembiaran tersebut,” kata Eva.

Eva mengungkapkan dirinya pernah jadi korban situs radikal itu. Saat itu dirinya pernah mengeluarkan press rilis soal bom dapur di mana kemungkinan pelakunya mendapat ide dan teknik membuat bom dari beberapa situs pro kekerasan. “Saya langsung dibully, meski rilis itu sama sekali tidak menyebutkan situs islam. Situs-situs yang pro kekerasan memelintir statemen-statement saya hingga saat ini,” kata Eva. Menurut Eva,

statementnya merujuk hasil penelitian Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang sudah mengindentifikasi situs-situs pro kekerasan, penyebar kebencian, eksploitasi SARA yang memang dilarang UU Penyiaran.

“Situs-situs berisi kekerasan itu sudah lama teridentifikasi menyiarkan content yang dilarang UU tapi dibiarkan saja oleh pemerintah. Langkah tegas ini penting bagi masyarakat dan sambil menekankan bahwa ini bukan politisasi tapi memang sebuah pelanggaran,” kata Eva sambil mengingatkan bahwa langkah ini bisa diplesetkan menjadi isu anti Islam. “ Ke depan BNPT mungkin bisa menjelaskan alasan penutupan situs per situs,” kata Eva.

“ Saya tetap mendukung pemerintah tetap menjalankan penegakkan hukum demi keamanan masyarakat plus menerima protes koreksi. Pemerintah juga perlu berdakwah soal Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara sebagai pendidikan politik, “ kata Eva.