Pemprov Jatim Siap Dukung BNPT Deteksi Dini Radikalisme dan Terorisme

Surabaya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) siap mendukung Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melakukan deteksi dini ancaman radikalisme dan terorisme. Sinergi antar lembaga dan aparat serta harmonisasi budaya dan religi menjadi kunci dalam melakukan deteksi dini itu.

“Jatim terus memperkuat sinergi dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai desa, untuk dalam mengantisipasi berbagai gangguan keamanan, khususnya radikalisme dan terorisme. Jatim juga melakukan harmonisiasi budaya dan religi karena kita memiliki budaya yang sangat kaya. Ini faktor untuk menjaga harmonisasi dan kedamaian masyarakat,” kata Ketua Kesbangpol Provinsi Jatim Drs. EC. Jonathan Judianto Mmt saat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Pokja Pendamping Sasaran Deradikalisasi Wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta di Surabaya, Rabu (20/2/2019).

Sejauh ini, Jatim sudah melaksanakan satu konsep yaitu 3 Pilar Plus yaitu sinergi TNI/Polri, Pemda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Dengan sinergi itu, diharapkan problematika selesai di tingkat Forkopimda.

“Kita tidak bisa membangun kalau tidak tercapai situasi aman dan sejahtera. Ini adalah konsep yang dikembangkan di Jatim,” imbuhnya.

Menurutnya, Jatim memiliki Forkompimda sangat kuat, sehingga aspek problematika ini sangat cepat ditangani dan diatasi. Ini sangat bermanfaat. Komunikasi tingkat bawah, antara lurah, Babinsa, sangat kuat. Camat, Danramil, Kapolsek, juga koordinasi luar biasa. Bahkan palling tidak satu tahun dua kali, seluruh camat dan Danramil, Kapolsek dikumpulkan untuk diberikan pembekalan dan arahan untuk membangun sinergitas dan arahan yang kuat, plus tokoh agana dan tokoh masyarakat.

Baca juga : Jelang Pemilu, Pemkot Bekasi Deklarasi Anti Hoaks dan Radikalisme

“Jatim potensial konflik cukup banyak, tapi syukur alhamdulillah kita masih berjalan dengan baik, dan tidak ada masalah yang tidak terselesaikan,” tukasnya.

Terkait radikalisme dan terorisme, Jonathan mengungkapkan bahwa semua tahu apa itu radikalisme yaitu adanya satu pemahaman yang ingin dilakukan sekelompok orang yang ingin melakukan perubahan secara cepat dan cenderung dengan cara kekerasan. Tapi dari situ timbul pertanyaan seberapa besar data yang dimiliki terkait radikalisme ini?

“Kita harus jujur, karena ini soal pemahaman. Dalam hal ini kita masih kurang soal kajian yang berkaitan dengan paham ini. Sangat lemah di data dan kajian. Oleh karenanya kami menyadari dan perubahan cukup cepat. 2019 kami akan melakukan kajian di berbagan perguruan tinggi untuk melihat pada kondisi sekarang seberapa besar pengaruh paham ini terhadap generasi muda, khususnya mereka yang bergerak di kemahasiswaan. Selanjutnya masuk di pelajar, sehingga kami punya basis data yang kuat,” paparnya.

Kedua, lanjutnya, Pemprov Jatim menyadari sepenuhnya, pola korelasi dan pengembangn, memiliki metode dan variasinya sangat banyak, mulai dari keluarga, tetangga, komunitas, untuk melakukan deteksi dini. Ini penting karena deteksi dini harus dilakukan secara cepat.

“Kami memiliki FKDM untuk deteksi dini di masyarakat, kami mmeiliki FKUB. Banyak instrumen kita memiliki. Karena kami perlu kecepatan. Karena kita tidak tahu pergerakan dan perkembangan mantan napiter. Kalau tidak pindah gak apa-apa, tapi kalau pindah-pindah susah monitoring,” ungkapnya.

Fakta itulah yang membuat Pemprov Jatim tahun 2019 ini akan membangun sistem yang akan terkorelasi dan terkoneksi dengan seluruh jaringan sampai tingkat kelurahan dan RT. Dengan sisstem itu informasi bisa didapat secara cepat, sehingga bisa memberi informasi para pengambil keputusan di provinsi, kabupaten, kota masing-masing, dengan cepat juga.

Kedua akan dimaksimalkan apa yang sudah dimiliki, melalui tim terpadu penanganan konflik. Tim ini ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jonathan mengakui itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri sehingga butuh satu kesatuan gerak, dan sistem agar deradikalisasi dibawah naungan BNPT ini bisa berjalan dengan baik.

“Pemerintah daerah sudah banyak melakukan hal untuk mereduksi radikalisme dan terorisme, karna kita sama-sama tahu, betapa dahsyat dan bahanyanya radikalisme dan terorisme. Kita harus berperang di soal pemahaman, sehingga kita perlu instrumen, media, media sosial, untuk memerangi pemahaman yang tumbuh, khususnya di kalangan generasi muda,” pungkasnya.