Intelijen RI Harus Kuat dan Kredibel

Intelijen Indonesia harus terus-menurus didukung oleh masyarakat agar menjadi kuat dan kredibel, serta harus diawasi supaya tidak disusupi oleh kepentingan pihak manapun.

Demikian antara lain ditegaskan Letjen TNI (Purn) Sajidiman Surjohadiprodjo dalam diskusi “Terosisme dan Perpu Anti-Terorisme” yang diselenggarakan Forum Kajian Harian Pelita (FKHP) di Ruang Rapat Redaksi Pelita, di Wisma Kosgoro, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (28/10). Selain Sajidiman juga hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) H Amidhan sebagai pembicara.

Menurut Sajidiman, segenap komponen bangsa hendaknya tidak memberikan pernafsiran-penafsiran terhadap kinerja intelijen dan pemerintah harus bisa memberikan informasi yang cukup agar masyarakat tidak ketakutan terhadap situasi politik dan keamanan Indonesia yang tidak mementu.

Dia mengatakan negara harus kuat menghadapi terorisme dan tekanan/intervensi internasional. TNI, Polri dan rakyat harus dilengkapi dengan berbagai persyaratan yang menjadi keharusan dipenuhi, seperti halnya pendidikan dan strategi menghadapi berbagai kemungkinan aksi terorisme susulan.

Menurut dia, teroris adalah perlawanan yang dilakukan orang atau kelompok orang terhadap lawan yang tidak bisa dikalahkan secara terbuka. Teroris juga termasuk kategori gerilya dengan sasaran target membunuh sistem syaraf pemerintahan dalam mengambil keputusan.

Serangan terhadap World Trade Centre (WTC) dan Pentagon adalah teror yang mengacaukan syaraf pemerintahan George W Bush dan menjadi pukulan berat bagi AS. Hanya saja sebagai negara adikuasa, dia memiliki kemampuan untuk bangkit dengan mengerahkan sekutu-sekutunya memerangi terorisme internasional.

Sedangkan tragedi Bali adalah bagian dari konspirasi terorisme internasional dan merupakan bukti nyata ketidakmampuan Indonesia dalam mengatasinya. Dalam kaitan itu selain kekuatan intelijen yang harus ditingkatkan, kekuatan diplomasi Indonesia juga harus dimaksimalkan secara full.

Sajidiman mengatakan mestinya atas tragedi Legian, Kuta, Bali itu nasionalisme bangsa Indonesia bangkit kebali. Seperti halnya nasionalisme AS dalam memerangi teroris pasca tragedi WTC dan Pentagon. negara yang tidak mau bergabung dengannya memerangi teroris, berarti negara itu menjadi musuhnya.

“Memang sulit bagi Indonesia seperti AS. Tetapi masih ada harapan dengan cara memperkuat teroritorial. Tetapi harus ingat jangan terulang kembali seperti masa pemerintahan masa lalu, yang menyalahgunakan keberadaan teritorial itu. Saya tidak setuju teritorial itu dibubarkan,” tegas Sajidiman.

Karena itu, lanjutnya, dia setuju diberlakukannya Perpu Anti-Terorisme, karena Perpu itu tidak akan memukul Islam seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Namun dia juga tidak bisa menjamin kekhawatiran itu terjadi. Karenanya, disitulah arti penting keberadaan DPR untuk mengawasi pelaksanaan Perpu itu.

Konspirasi AS?

Secara tegas Sajidiman tidak terlalu bisa mengatakan bahwa AS-lah yang berada di belakang tragedi Bali itu dengan menggunakan sekutu-sekutunya, seperti AS, Perancis, Inggris dan Isreal seperti yang disinyalir mantan Ka Bakin ZA Maulani.

Namun, menurut dia, analisis Maulani itu bisa jadi ada benarnya. “Jika kita menengok ke belakang, bahwa Indonesia tidak pernah sepi dari gangguan terorisme mulai dari gerakan DII/TII, Kahar Muzakir. Sampai sejauh itu kita tidak pernah curiga AS ada di belakangnya. Tetapi kita akhirnya menjadi yakin keterlibatan AS, saat terjadinya gerakan PRRI yang dibiayai AS,” ujarnya.

Sehubungan itu, lanjutnya, tidak salah juga jika banyak pihak menduga tragedi Bali itu merupakan konspirasi internasional yang didalangi AS. Karena, tidak mungkin bukti bom C-4 itu dimiliki kalangan Islam garis keras seperti Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah (JI) seperti dituduhkan Menlu Australia Alexander Downer.

Apalagi jika benar analisis ZA Maulani, bahwa Al-Qaeda atau JI tidak memiliki akses untuk mendapatkan bom jenis C-4 itu. Kecuali itu, hanya negara-negara adikuasa saja yang memiliki akses itu, karena AS pernah mengujicobakan C-4 itu dalam perang di Afghanistan.

Terlepas dari itu semua, lanjut Sajidiman, dia akan tetap mempercayai hasil penyelidikan intelijenlah yang bisa diyakini, sekalipun banyak pihak sudah menyampaikan pendapat dan analisisnya masing-masing. Karena itu dia mengimbau agar seluruh komponen bangsa bisa menahan diri untuk tidak mengganggu kerja intelijen Indonesia.

Dukung pemerintah

Sementara Ketua MUI Amidhan mengatakan bahwa pada awalnya MUI tidak menyetujui diterapkannya Perpu Anti-Terorisme tersebut sebagai akibat dari trauma masa lalu. Tetapi kemudian, MUI ikut menyetujuinya karena memang sudah bisa dipahami banyak pihak, termasuk DPR.

Hanya saja Amidhan menegaskan agar pelaksanaan Perpu itu terus dipantau agar tidak disalahgunakan oleh kekuasaan. Di samping itu RUU Anti-Teroris harus segera dirampungkan agar Perpu itu tidak terlalu lama diterapkan.

Menyinggung tuduhan Alexander Downer yang menuduh JI, MUI sangat keberatan, karena MUI tidak mengenal dan tidak melihat JI itu ada di Indonesia. Dari sisi bahasa pengertian jamaah itu setidaknya ada tiga. Pertama, berarti perkumpulan; kedua, sebagai sumber hukum (ijma’), dan ketiga, keputusan secara bersama, bahkan juga bisa berarti sebagai pimpinan.

“Jadi sangat tidak masuk akal stigmasi bahwa organisasi MUI itu diidentikkan dengan teroris. Dan itu menjadi distorsi yang sangat merugikan umat Islam dunia. Pernyataan Alexander itu memilukan dan menoreh hati umat Islam dunia. Apalagi pasca tragedi WTC citra tentang Islam itu sangat kondusif di hampir semua belahan dunia,” ujarnya.

Sehubungan dengan tudingan Alexander itu, MUI sangat menghawatirkan situasi yang kondusif itu bisa berbalik menjadi tidak kondusif bagi Islam, berbalik menghantam Islam. Sehubungan dengan itu untuk mencermati tuduhan itu MUI mempercayakan kepada dua orang tokoh Islam yang ada di pemerintahan, yakni kepada Wapres Hamzah Haz dan kepada Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Termasuk dalam pelaksanaan Perpu Anti-Terorisme itu.(kh)

sumber: pelita