Indonesia-Thailand Perkuat Kerja Sama Anti Pencucian Uang dan Pendananaan Terorisme

Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand (BoT) menyepakati penguatan kerja sama di bidang Sistem Pembayaran dan Inovasi Keuangan serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan kesepakatan ini dilakukan untuk mendukung Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

“Sekaligus menunjukkan komitmen BI untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memenuhi rekomendasi dan panduan FATF,” kata Perry, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (4/4).

Kesepakatan ini juga disahkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur BoT Veerathai Santiprabhob di tengah rangkaian pertemuan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN (ASEAN Central Bank Governors Meeting/ACGM) di Chiang Rai, Thailand, Kamis (4/4).

Baca juga : ISIS Terusir dari Irak, Indonesia Jajaki Beberapa Peluang Bisnis dengan Irak

Penandatangan Nota Kesepahaman juga dilakukan untuk memperkuat implementasi kebijakan bank sentral dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam kegiatan sistem pembayaran di kedua negara.

“Selain di bidang APU PPT, Indonesia dan Thailand juga menekankan perlunya sinergi dalam pengembangan sistem pembayaran dan mendorong inovasi keuangan,” kata Perry.

Terdapat tiga tujuan penandatangan Nota Kesepahaman ini, yaitu pertama, memperkuat kerja sama di area sistem pembayaran dalam rangka mendukung tersedianya sistem pembayaran yang aman, cepat, efisien, dan handal.

Kedua, mendorong inovasi keuangan, dan ketiga, memperkuat implementasi kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

“Nota Kesepahaman ini merupakan landasan pelaksanaan berbagai kerja sama BI–BOT saat ini dan ke depan yang diimplementasikan melalui beberapa bentuk kegiatan yaitu dialog kebijakan, pertukaran informasi, kolaborasi inovasi, dan pengembangan kapasitas,” katanya.

Nota Kesepahaman ini menambah jumlah kerja sama di bidang APU PPT yang sudah dilakukan. Sebelumnya, kesepakan serupa telah dijalin Indonesia dengan Banko Sentral Ng Pilipinas pada 2018 lalu dan Bank Negara Malaysia pada 2013 lalu.