BNPT Harus Jalan Terus Perangi Situs-situs Bermuatan Negatif

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) diminta untuk tidak takut dan gentar dengan berbagai tekanan yang terjadi setelah dilakukannya pemblokiran 19 situs bermuatan negatif oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). BNPT justru lebih gencar dalam menjalankan tugasnya demi untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang ditimbulkan dari adanya situs-situs radikalisme tersebut.

“Kalau bicara pencegahan dan antisipasi terjadinya aksi terorisme, tentu saya mendukung penuh langkah BNPT dalam mengusulkan pemblokiran situs-situs radikalisme atau situs bermuatan negatif. BNPT harus jalan
terus dalam menjalan tugas dan wewenangnya ini karena ini menyangkut ancaman besar terhadap bangsa ini,” ujar anggota Fraksi PKB DPR RI Abdul Kadir Karding dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan BNPT di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Namun, lanjut Abdul Kadir Karding, BNPT tentunya bukan hanya sekadar mengusulkan ke Kominfo untuk memblokir. “Harus ada pendalaman lebih dulu, serta penjelasan yang utuh kepada masyarakat tentang alasan pengusulan tersebut. Kalau itu dilakukan, PKB mendukung penuh BNPT. Apalagi saya baca memang banyak bacaan (situs-situs) yang memunculkan faham radikalisme,” imbuhnya.

Selain itu, Abdul Kadir Karding juga meminta, pemblokiran itu tidak hanya situs-situs islam saja. Ini penting agar tidak menimbulkan ekses negatif serta keresahan dalam masyarakat. “Pemblokiran terhadap situs atau website jangan hanya pada situs-situs islam. Tapi, harus melihat dari content yang dianggap menyebarkan provokasi secara ideologis. Sehingga memungkin menjadi istrument dalam menumbuhkan radikalisme. Jadi tidak hanya pada situs islam, tapi situs lainya juga seperti komunisme dan lainya,” terang Karding.

Dukungan serupa juga diungkapkan anggot Komisi III lainnya I Putu Sudiartana. “Sebagai wakil dari masyarakat Bali, tentu kami harus mendukung upaya-upaya pemberantasan terorisme, termasuk dengan langkah yang dilakukan BNPT. Jangan sampai ada bom ketiga yang meledak di Bali,” kata Sudiartana.

Menurutnya, Bali sebagai tempat tujuan wisata sangat rentan dengan masalah ini. Itu tidak lepas dengan masuknya turis-turis asing dengan visa wisata di Pulau Dewata. Bahkan bebeapa waktu lalu, sudah ada turis yang ditangkap karena terindikasi melakukan gerakan radikalisme.

“Itu sudah terjadi di Kuta Utara. Saat ini, mereka memang sudah dideportasi, tapi ke depan itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi upaya BNPT, apakah itu memblokir situs atau segala hal terkait antisipasi terorisme, kami pasti pendukung penuh,” tukasnya.

Begitu juga dengan Ruhut Sitompul, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat. Menurutnya, semua komponen bangsa harus bersama dalam memerangi masalah terorisme ini. “Kita harus waspada dan jangan sampai lagi terjadi teror yang korbannya masyarakat kecil ini,” ungkap Ruhut.

Namun Ruhut merasa prihatin dengan BNPT. Pasalnya dengan anggaran relatif kecil, BNPT harus menjalankan berbagai upaya untuk mencegah ancaman terorisme dan radikalisme.

“Jadi tolong untuk seluruh anggota Komisi III untuk membantu BNPT, terutama untuk meningkatkan pagu anggaran. Ini penting karena tugas BNPT ini sangat penting dalam melindungi bangsa Indonesia dari hal-hal yang tidak kita inginkan,” tandasnya.