Merdeka.com . Tak dapat dipungkiri, kasus narkoba banyak terjadi di kampus-kampus. Mahasiswa yang harusnya sibuk dengan dunia akademik justru terbuai oleh kenikmatan sesaat narkotika.
Di sisi lain, kampus ternyata juga kerapa dijadikan sebagai cikal bakal terjadinya terorisme. Tak jarang, mahasiswa aktif terjerat kasus terorisme.
Menyikapi dua hal ini, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Malah nantinya, setiap calon mahasiswa diharuskan mengikuti tes urine untuk memastikan mereka tak terkait narkoba.
“Saya akan wajibkan semua rektor untuk mahasiswa baru, yang masuk harus dites narkoba,” demikian kata Menristek Dikti Muhammad Nasir dalam wawancara khusus dengan merdeka.com, Kamis 9 April lalu.
Menurut Nasir, Narkoba merupakan bahaya luar biasa, sehingga BNN digandengn untuk mengatasinya. Berikut wawancara lengkapnya:
Terkait banyaknya mahasiswa yang tawuran, apa yang dilakukan Kemenristek Dikti?
Ya, namanya mahasiswa tawuran itu kan terkait etika. Kami akan galakkan betul. Ada tiga aspek yang akan kita tekankan ini. Pertama, masalah narkoba. Sehingga kami bekerjasama dengan BNN membantu perguruan tinggi menyelesaikan masalah-masalah soal narkoba. Saya anggap ini bahaya narkotika luar biasa, darurat narkotika. Saya akan wajibkan semua rektor untuk mahasiswa baru, yang masuk harus dites narkoba.
Sudah dilakukan?
Akan saya lakukan mengetes calon mahasiswa untuk tes narkotika.
Respons kampus?
Pada prinsipnya senang, tapi masalah tarif pembiayaan. Tarif diatur, jangan sampai ada yang mahal dan murah. BNN tidak mahal Rp 25 ribu, ada yang Rp 100 ribu, ada Rp 75 ribu. Ternyata ada yang Rp 25 ribu. Besok kami akan lakukan kerjasama dengan BNN.
Kedua, masalah radikalisme. Masalah ini yang menjadikan mereka itu keras. Makanya saya minta bantuan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
memberikan pemahaman bagaimana radikalisme di pergruan tinggi bisa diatasi.
Ini berlaku untuk kampus negeri saja?
Negeri dan swasta, yang negeri sudah wajib, masuk kampus harus bebas narkoba. Nah jangan-jangan dosennya kena narkoba. Makanya kami melakukan pembimbingan ke dosen dulu, khususnya keagamaannya.
Langkah konkret kerjasama dengan BNPT?
Membimbing para dosen dulu. Mahasiswa juga bakal didampingi dosen juga. Pokoknya semua perkumpulan dari kampus, harus didampingi dosen biar bisa mengarahkan. Seperti kemarin di Semarang ada Pagar Nusa. Intinya, bagaimana menanggulangi hal itu.
Biasanya musala-musala dipakai untuk menanamkan faham radikalisme?
Musala, surau, masjid, semua perkumpulan yang dilakukan di kampus harapannya ada pendampingan dari dosen. Tapi namanya moral hazard, datang dosen kadang malah pergi.
Selama ini ada asistensi agama Islam di kampus-kampus negeri. Sekarang dihapus?
Ya akhirnya dihilangkan, gak perlu, dari dosen cukup. Kalau ada tambahan, didampingi dosen, tapi kadang oleh seniornya diarahkan lain, menjadi orang radikal. Oleh karena itu harus ada pendampingan. Kalau itu dilakukan di luar kampus, kampus gak bisa mengontrol, dia melakukan kaderisasi di luar. Itu tidak bisa dihindari, tapi bisa dieliminasi.
Ketiga, masalah korupsi. Saya minta di dalam mata kuliah, ada mata kuliah memasukkan unsur etika, pentingnya orang melakukan kejujuran, etik, itu penting. Kalau mahasiswa biasa korupsi jadi bahaya. Saya punya mahasiswa kayak gitu, di Undip, waktu mahasiswa dia dapat mata kuliah sistem informasi akuntansi, diajari bagaimana bikin sistem yang baik, jaringan data, akhirnya karena pinter, berinovasi, melakukan pembelian online, dimana, kan harus menununjukkan kartu kredit, dia bobol kartu kredit orang.
Sistem jaringannya paham, mampu bobol, akhirnya ternyata beberapa bulan orangnya dicari interpol, orangnya sudah lulus. Setelah lulus dia bekerja, ya kalau sudah bekerja diharapkan gak ada masalah. Eh malah pesat, korupsi luar biasa. Anda ingat gak korupsi di SKK Migas yabg dengan Cornell. itu orangnya, dia di Cornell Oil, dia orangnya.
Saya begitu baca itu jangan-jangan itu mahasiswa saya. Makanya ketiga unsur ini BNN untuk narkoba, BNPT untuk kekerasan dan rdikalismen, dan yang ketiga adalah masalah korupsi.
Sumber: Merdeka.com