Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Manado – Duta damai dunia maya merupakan mitra Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai penggerak perdamaian dalam kampanye perdamaian melaui offline dan online. Karena itu, duta damai dunia maya harus berperan aktif dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di kalangan anak muda.
“Pelatihan kali ini bukan akhir, tapi tugas duta damai dunia maya sesungguhnya adalah perjuangan dan pengambdian pasca pelatihan untuk memberikan edukasi dan literasi generasi milenial dengan membuat konten perdamaian di dunia nyata dan maya dalam pencegahan paham radikal terorisme,” ujar Kasubdit Kontra Propaganda BNPT Kolonel Pas. Drs. Sujatmiko saat memberikan laporan kegiatan pada penutupan Regenerasi Duta Damai Dunia Maya Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Manado, Kamis (24/11/2022).
Sujatmiko menjelaskan bahwa sejak 2016 sampai 2022, BNPT telah membentuk duta damai dunia maya di 18 provinsi sebagai presentasi wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur. Juga duta damai dunia maya Asia Tenggara yang diikuti Sembilan negara ASEAN.
Pembentukan duta damai dunia maya ini merupakan upaya untuk memperkuat dan memperluas jaringan duta damai dunia maya BNPT sebagai platform generasi muda agar berperan aktif dalam pencegahan di kalangan generasi muda
Ia mengatakan, Regenerasi Duta Damai Dunia Maya Provinsi Sulut ini diikuti 50 peserta hasil seleksi dengan materi wawasan kebangsaan, skill, dan motivasi menyebarkan narasi perdamaian. Selama tiga hari mereka digembleng untuk membuat narasi berupa tulisan (blogger), meme, ilustrasi, infografis, video (DKV). Mereka juga mendapat pengenal metode penyebaran dan analisis penyebaran, serta pendalaman materi IT, DKV, dan Blogger.
Selain itu, peserta mendapat vaksinasi ideologi oleh Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM,. Juga pembekalan materi pencegahan radikal terorisme melalui kearifan lokal oleh ketua FKPT Sulut Max S Togas.
Diharapkan Duta Damai Dunia Maya Provinsi Sulut memperkuang jejering dan kerjasama dengan stakeholder yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Polda Sulut, Kodam Sulut, dan lebih khusus lagi dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulut, dan juga CSO serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme.