Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Lembang – Para Chief Executive Officer (CEO) atau Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk dapat melakukan identifikasi dan mengambil keputusan dalam upaya melakukan pencegahan paham radikal terorisme agar tidak menyebar di lingkungan instansi kantor BUMN.
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BUMN), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, saat menjadi narasumber utama pada pembukaan acara BUMN Great Leaders Camp. Acara ini dihadirii sebanyak 181 peserta terdiri dari 148 Dirut BUMN, 4 Wakil Dirut BUMN se-Indonesia, 25 pejabat Kementerian BUMN dan 4 Pemimpin Redaksi ini digelar di Gedung Utaryo komplek Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lemdiklat Polri, Lembang, Minggu (10/3/2019) malam.
“Jadi ini para CEO BUMN ini dia mesti harus bisa mengidentifikasi dan mengambil keputusan mengenai bagaimana cara mencegah, mengidentifikasi dan juga langsung melakukan tindakan-tindakan yang cepat sehingga betul-betul steril semua anggota BUMN khususnya dan juga termasuk lingkungannya,” ujar Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH usai memberikan paparan
Baca juga : Menteri BUMN :Perlunya CEO BUMN Mendapatkan Penjelasan Secara Utuh Mengenai Bahaya Radikalisme Terorisme
Lebih lanjut Kepala BNPT mengatakan, sesuai penjelasan dari Menteri BUMN, Rini Soemarno bahwa ada 2 juta lebih seluruh karyawan dari organisasi BUMN yang kemungkinan juga bisa terinfiltrasi penyebaran paham radikal terorisme. Karena penyebaran paham tersebut bisa masuk dari mana saja.
“Untuk itu tadi saya jelaskan bagaimana cara melakukan identifikasi masalah tersebut, bagaimana cara menghindarinya dan bagaimana cara mengambil keputusan. Kita harapkan dengan apa yang kita jelaskan ini tentunya bisa menjadi pencerrahan buat mereka dan para CEO BUMN ini bisa langsung untuk mengambil tindakan demi kebaikan BUMN,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.
Alumni Akpol tahun 1985 ini berharap kepada masing-masing BUMN kedepannya untuk bisa menjalin kerjasama yang lebih intensif dengan BNPT sebagai upaya pencegahan paham radikal terorisme di lingkungan masing-masing BUMN.
“Pasti, tidak mungkin tidak menjalin kerjasama, harus. Pegawai BUMN kita semuanya ada 2 juta lebih.Tadi dimana ada 150 CEO BUMN se Indonesia yang ada di bawah kendali Menteri BUMN. Kalau bisa bersinergi dengan baik insya allah kita semuanya akan maju untuk bangsa ini,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Di paparannya tersebut Kepala BNPT juga menyampaikan bagaimana upaya kelompok radikal terorisme selama ini melakukan penyebaran pahamnya baik mulai tingkat sekolah dari usia PAUD hingga perguruan tinggi termasuk penyebaran paham tersebut di lingkungan kantor pemerintah dan BUMN.
Menanggapi pertanyaan salah satu Dirut BUMN yang berharap adanya kurikulum khusus terhadap menumbuhkan pendidikan karakter terhadap anak bangsa dan juga terhadap jajaran pegawai BUMN, Kepala BNPT pun mengatakan kalau hal tersebut selama ini sudah dibicrakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemebndikbut) dan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti)
“Iya selama ini sudah kita sampaikan untuk bisa menjadi kurikulum. BNPT untuk masalah radikalisme dan BNN untuk masalah narkotika. Jadi akan dimasukkan. Tetapi untuk BUMN ini kami serahkan sama ibu Menteri BUMN, kalau ada, kami siap menjadi guru atau mentor. Katakan mungkin ada recruitment pegawai, kita berikan mereka paham paham yang benar-benar sejuk agar mereka berhati-hati dan akan kami kasih tahu mereka mengenai modus-modus operandinya,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.
Bahkan dalam paparannya, Jenderal berpangkat Bintang Tiga kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini mengingatkan bahwa anak-anak muda termasuk chief atau eksekutif muda yang ada dibawah CEO BUMN ini banyak sekali yang punya pemikiran cemerlang dan tidak munutup kemungkinan terinfiltrasi paham radikal.
“Karena ada kementerian, mungkin bapak-bapak pernah mendengar berita beberapa tahun lalu bahwa beberapa orang di Kementerian yang sudah menjabat di eselon strategis yang bisa menentukan untuk mengambil keputusan malah bisa terpapar. Dan itu sudah saya ingatkan Kementeraian itu untuk segera mengganti pejabat-pejabat tersebut. Karena kalau tidak akan sangat berbahaya. Kalau bisa mencegah itu lebih bagus daripada nanti sudah terlanjur,” ujarnya mengakhiri